Kunjungan Kerja ke Bandung, Jokowi Pimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan TNI

Presiden Joko Widodo bertolak ke Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kunjungan kerja, Kamis (7/10). Jokowi diagendakan memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021.

2021-10-07 07:12:00

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo bertolak ke Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kunjungan kerja, Kamis (7/10). Jokowi diagendakan memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, Jokowi bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 06.45 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara Kota Bandung Jokowi dan rombongan akan menuju Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Di sana, dia akan memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021.

Pada siang harinya, Jokowi dan akan menuju ke Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung. Dia akan kembali ke Jakarta, seusai upacara.

Sementara berdasarkan siaran pers Kementerian Pertahanan, Upacara Penetapan Komponen Cadangan TNI akan digelar dengan menjaga jarak dan protokol kesehatan ketat.

Seluruh peserta upacara, yaitu siswa Komponen Cadangan yang selama tiga bulan telah berlatih bersama dalam karantina tanpa ada interaksi dengan pihak luar. Adapun, setiap siswa sudah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 sebanyak dua kali dan secara periodik melakukan tes swab setiap pekan. Peserta juga melakukan tes swab PCR sehari sebelumnya.

Tamu upacara pun wajib sudah vaksin dua kali dan melakukan tes swab PCR sehari sebelumnya. Jarak antar tamu saat acara diatur sesuai protokol kesehatan.

Komponen cadangan adalah program sukarela (tidak wajib) yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Mobilisasi komponen cadangan hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI, dan di bawah kendali Panglima TNI.

(mdk/bal)