Kultur militerisme masih kuat di era reformasi

Berita Indonesia cepat, aktual, serius, unik, dan baru: TNI harus menerapkan aturan soal kepemilikan senjata. Tidak hanya aparat, tapi juga peredaran senjata api di masyarakat.

Kasus 'Koboi Palmerah', ketika aparat TNI AD mengacungkan senjata ke pengendara motor menunjukkan masih kuatnya kultur militerisme di Indonesia. Bahkan, ada pula masyarakat sipil yang menggunakan simbol militer untuk kepentingan tertentu.

"Kalau kita lihat, kecenderungan praktik militerisme di Indonesia masih belum hilang," ujar Sosiolog UGM, Arie Sudjito kepada merdeka.com, Kamis (3/5).

Padahal di era Gus Dur, sempat berusaha mereduksi kultur militeristik tersebut ketika Indonesia memasuki Era Reformasi. Ketika itu, Gus Dur memerintahkan aparat keamanan agar bertindak humanis terhadap demonstran.

"Tapi dalam praktiknya kultur itu masih cukup kuat," lanjut Arie.

Perlu ada usaha mendisiplinkan aparat TNI yang terjun di masyarakat, selain itu harus ditingkatkan ketika aparat berada di masyarakat. Sehingga, sikap arogan terhadap warga sipil dapat direduksi.

Diantaranya, tambah Arie, pejabat TNI harus menerapkan aturan soal kepemilikan senjata. Tidak hanya aparat, tapi juga peredaran senjata api di masyarakat.

"Tentara juga harus memberi contoh aturan main, seperti tidak menggunakan simbol-simbol negara. Tapi perlu ditekankan juga, agar masyarakat sipil tidak mereproduksi kekerasan," tandasnya.

Tak hanya itu, Arie melihat masih ada warga sipil yang justru mengadopsi praktik militeristik atau kekerasan. Banyak kejadian kekerasan yang justru dilakukan oleh warga sipil hanya akibat berbagai macam persoalan.

"Kultur kekerasan sipil sering terjadi, seperti serempetan motor lalu pukul-pukulan, ini banyak terjadi," ungkap Arie.

Peristiwa 'Koboi Palmerah' dapat menjadi pelajaran bagi TNI untuk memperbaiki diri. Diantaranya mengedepankan jalur dialog dan humanisme dengan masyarakat sipil.

"Kalau perlu, baik aparat dan masyarakat harus konsisten," tandasnya.(mdk/hhw)