KSP Klaim UU Cipta Kerja Bukti Reformasi Struktural Berjalan Selama Pandemi

Edy menambahkan, dalam waktu yang lama regulasi menjadi masalah di Indonesia, khususnya bagi dunia usaha. Padahal, untuk menyediakan lapangan kerja yang layak bagi rakyat diperlukan lebih banyak investasi.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menjelaskan ada beberapa agenda reformasi struktural perekonomian yang telah berjalan. Salah satunya reformasi perlindungan sosial (Perlinsos) yang menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dia menjelaskan, program Perlinsos dilaksanakan berbasis data dan terus diperbaiki kualitasnya. Program subsidi diubah arahnya dari subsidi barang menjadi subsidi langsung ke orang.

"Tujuannya agar hanya orang miskin dan rentan yang menikmatinya," katanya dikutip dalam keterangan pers, Rabu(18/8).

Selain itu ada juga reformasi regulasi melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja, dia menambahkan, pemerintah ingin regulasi menjadi pendorong kegiatan ekonomi guna menyediakan lapangan kerja yang layak bagi rakyat.

Edy menambahkan, dalam waktu yang lama regulasi menjadi masalah di Indonesia, khususnya bagi dunia usaha. Padahal, untuk menyediakan lapangan kerja yang layak bagi rakyat diperlukan lebih banyak investasi.

"Selama ini banyak regulasi saling tidak konsisten.Untuk itu, regulasi harus menjadi pendukung. Bukan malah menjadi penghambat. Karena melibatkan banyak sekali regulasi, perubahan dilakukan sekaligus dengan pendekatan omnibus law," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan Presiden Joko Widodo(Jokowi) menjelaskan dalam pidatonya UU Cipta Kerja merupakan omnibus law pertama di Indonesia, yang menjadi pilar utama reformasi struktural. Begitu juga kata Edy dengan reformasi birokrasi juga akan terus dilakukan.

"Termasuk di dalamnya mengadopsi cara-cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien," tutup Edy.