Kritik pedas DPR Waseso akan pakai duit narkoba buat operasional BNN

Fahri menyatakan, uang hasil kejahatan narkotika yang disita penegak hukum tak bisa langsung dialokasikan sebagai anggaran operasi pemberantasan. Ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui sebelum uang sitaan digunakan. "Saya menunggu laporan resmi BNN. Tidak boleh dialihkan, dalam TPPU itu uang haram," kata Fahri.

2016-11-02 07:04:00

DPR

Rencana Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso menggunakan uang hasil kejahatan narkotika yang disita untuk operasional pemberantasan oleh penegak hukum menuai kritikan keras dari pimpinan DPR. Bukan tanpa sebab Waseso ingin menggunakan duit hasil kejahatan narkoba untuk operasional BNN.

Menurut Waseso, kejahatan narkoba memiliki kekuatan luar biasa, sedangkan anggaran dari APBN tidak terlalu besar dalam menangani kejahatan ini. Agar pemberantasan narkoba menjadi maksimal, diperlukan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, uang hasil kejahatan narkotika yang disita penegak hukum tidak bisa langsung dialokasikan sebagai anggaran operasi pemberantasan. Menurut Fahri, ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui sebelum uang sitaan tersebut bisa digunakan.

"Saya menunggu laporan resmi BNN. Tidak boleh dialihkan, dalam TPPU (tindak pidana pencucian uang) itu kan uang haram," kata Fahri kepada merdeka.com, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).

Fahri menjelaskan, uang tersebut baru bisa digunakan setelah melalui keputusan pengadilan atau Jaksa Agung. Mekanisme penggunaan uang sitaan tersebut terlebih dahulu menunggu keputusan pengadilan dan kemudian dikembalikan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

"Uang hasil tindakan pidana tidak bisa digunakan sebagai anggaran operasional kecuali setelah dirampas dan disita oleh negara melalui keputusan pengadilan atau Jaksa Agung. Lalu kemudian dibalikkan menjadi pendapatan PNPB," jelas Fahri.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku miris dengan kelakuan aparat yang menjadikan rehabilitasi pecandu narkoba sebagai lahan bisnis. Fadli menegaskan, siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas.

"Semua yang terlibat dalam hal terkait menjadikan rehabilitasi menjadi lahan bisnis harus ditindak," tegas Fadli di Gedung DPR, Selasa (1/11).

Politikus Gerindra ini menambahkan, rehabilitasi harusnya menjadi jalan bagi pecandu narkoba untuk keluar dari gelapnya dunia narkoba. Pengaruh narkoba yang sulit dihilangkan harusnya disembuhkan melalui jalan rehabilitasi.

"Bagaimana mungkin orang yang sudah jelas terjerat narkoba masih belum dinyatakan sembuh total secara medis kemudian diperbolehkan keluar," sindirnya.

Dia meyakini Kepala BNN Komjen Budi Waseso memiliki data adanya permainan oleh aparat. Atas dasar itu Waseso merasa resah sehingga perlu dilakukan revisi untuk memperbaiki pemberantasan narkoba.

Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso berharap uang hasil kejahatan narkotika yang disita bisa digunakan untuk operasi pemberantasan oleh penegak hukum.

"Saya sudah komunikasikan ke Jaksa Agung dan Menteri Keuangan. Kalau boleh, sebagian uang hasil penindakan narkotika bisa digunakan sebagai operasional atau T4GN (Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika)," kata Waseso saat acara diskusi di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Rabu (27/10).

Waseso mengaku dengan besarnya finansial hasil kejahatan narkotika ini bisa mengubah perilaku anggota BNN maupun polisi untuk melakukan penyimpangan.

(mdk/sho)