KPU minta moratorium PNS tidak diberlakukan penuh

Selama ini, untuk mengantisipasi kekurangan personel, KPU meminjam tenaga dari perangkat pemerintahan daerah.

Saat melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar moratorium PNS tidak diberlakukan secara penuh. Pasalnya, KPU membutuhkan pegawai baru untuk mengisi sejumlah posisi.

"Mengisi yang kosong itu belum ada. Mereka minta agar jangan diberlakukan moratorium. Jadi, saya diminta untuk tolong bicarakan dengan menpan," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (23/7).

Selama ini, untuk mengantisipasi kekurangan personel, KPU meminjam tenaga dari perangkat pemerintahan daerah dalam menjalani tugas-tugasnya. Namun, banyak di antaranya yang tidak memiliki pangkat sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh KPU.

"Selama ini memakai pegawai pemda. Tentu mengisi jabatannya itu harus orang dalam, orang dalam belum punya pangkat cukup. Mereka pindahan dari pemda," kata dia.

Sebagai tindak lanjut, Gamawan berjanji segera berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar. "Saya koordinasikan dengan menpan, berapa kebutuhan tahun ini untuk KPU," pungkasnya.(mdk/dan)