KPK Usul Bisa Manfaatkan Uang PNBP Hasil Pemberantasan Korupsi

Firli mengatakan, selama ini uang yang didapat dari hasil penindakan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset langsung disetor ke negara. KPK tidak boleh gunakan uang hasil penindakan tersebut.

2022-09-07 12:46:55

KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengusulkan agar KPK bisa menggunakan uang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan ketika rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Sampai hari ini KPK tidak bisa memanfaatkan uang hasil pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Kami juga melaporkan dalam kesempatan ini, KPK melakukan kajian, kementerian/lembaga lain diberikan kesempatan, ruang untuk pemanfaatan negara bukan pajak. Tetapi sampai hari ini untuk KPK tidak," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Firli mengatakan, selama ini uang yang didapat dari hasil penindakan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset langsung disetor ke negara. KPK tidak boleh gunakan uang hasil penindakan tersebut.

"Berapapun yang KPK dapatkan dari pendapatan negara bukan pajak maupun aset recovery semuanya disetorkan kepada negara, tidak ada satu rupiah pun yang digunakan oleh KPK," ujarnya.

Firli mengacu pada Pasal 33 UU Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. KPK usul diberikan kewenangan untuk menggunakan pendapatan negara bukan pajak yang merupakan hasil penindakan tindak pidana korupsi.

"KPK mengusulkan KPK diberikan ruang untuk pemanfaatan pendapatan negara bukan pajak, jikalau itu memungkinkan. Karena kami tidak mampu bersuara di tempat lain, maka kami bersuara di Komisi III DPR," ujar Firli.

(mdk/eko)