KPK telaah laporan Wali Kota Risma soal KBS

Johan mengatakan tenggat waktu penelaahan itu lamanya 30 hari. "Dalam waktu 30 hari disampaikan ke pelapor," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menelaah laporan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini soal kekisruhan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Lembaga antikorupsi itu akan mengkaji apakah laporan tersebut ada unsur tindak pidana korupsinya atau tidak.

"Tadi memang ada pengaduan yang disampaikan Wali Kota Surabaya. Sesuai prototipe pengaduan melalui proses telaah. Tahapannya apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, kedua pelaporan itu masuk domain wewenang KPK atau tidak," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Senin (20/1).

Johan mengatakan tenggat waktu penelaahan itu lamanya 30 hari. "Dalam waktu 30 hari disampaikan ke pelapor," ujar Johan.

Pagi tadi Risma datang ke Gedung KPK untuk melaporkan sejumlah kejanggalan atas pengelolaan KBS. Menurut Risma, sejak KBS diambil alih kepengurusannya oleh sekelompok orang, pengelolaan itu tidak berjalan baik.

Ada puluhan hewan hilang. Bahkan Risma sempat menemukan adanya pertukaran hewan dengan sebuah mobil mewah.

"Yang 20 (binatang) itu hilang. Terus ada yang rencana kerja sama itu berapa yah, sekitar 40 atau 50. Yang dikerjasamakan yang kami diminta terus, karena Innovanya sudah ada di situ," jelas Risma.

Risma pun mengaku melaporkan sejumlah pihak ke KPK yang diduga melakukan penyalahgunaan izin wewenang tersebut. Sayangnya, Risma enggan menyebutkan siapa saja yang dilaporkannya itu.