KPK tegaskan tak ada aroma politis di balik OTT Blitar dan Tulungagung

Saut menilai anggapan tersebut wajar ditujukan kepada KPK. Sebab, sambung dia, KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh banyak pihak.

2018-06-11 11:25:14

Operasi Tangkap Tangan KPK

Sepekan terakhir, sejumlah kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menegaskan tak ada unsur politis di balik penangkapan tersebut karena pihaknya bekerja sesuai bukti, dan jika ada yang keberatan silakan menyelesaikan di jalur pengadilan.

"Banyak instrumen, apakah pra peradilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya," kata Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Senin (11/6/2018).

Kendati begitu, Saut menilai anggapan tersebut wajar ditujukan kepada KPK. Sebab, sambung dia, KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh banyak pihak.

"KPK juga harus di-check and balances. Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum," ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan OTT yang dilakukan KPK terhadap dua kadernya.

"Saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya? Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar," kata Hasto dalam siaran tertulisnya, Jakarta, Minggu (10/6/2018).

"Ada apa di balik ini?" lanjut dia.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)