KPK Tangkap Hakim dan Jaksa, KY Jateng Nilai Pengawasan Pengadilan Perlu Diperketat

Banyak hakim dan jaksa terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Terkait hal tersebut, Komisi Yudisial Jawa Tengah meminta pemerintah pusat membenahi kapasitas pengawasan kinerja di kantor pengadilan daerah.

2019-08-26 22:03:00

KPK Tangkap Jaksa

"Peran masyarakat penting harus dilibatkan untuk turut serta awasi kinerja mereka. Dengan pengawasan masyarakat, setidaknya mempersempit ruang gerak jaksa dan hakim saat gelar perkara kasus," kata Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jateng Muhammad Farhan, Senin (26/8).

Dia menyebut dengan adanya pengawasan masyarakat, diharapkan jaksa dan hakim berpikir ulang untuk 'bermain'. "Kita prihatin kenapa mereka sebagai aparat penegak hukum justru melakukan pelanggaran hukum sendiri. Hakim dan jaksa kan dari ukuran gaji sudah bagus. Tapi memang godaan terbesar mereka karena kepengin dapat uang lebih banyak," ujarnya.

Makanya, lanjut Farhan, opsi terbaik buat mengatasi masalah ini adalah evaluasi kinerja. "Ini juga jadi peringatan bagi jajaran pengadilan agar hati-hati menjalankan tugasnya," jelasnya.

Menurutnya, fungsi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) harus diperjelas. Agar nantinya tidak menjadi alat bagi segelintir pihak untuk menutupi kasus yang muncul di lapangan.

"TP4D sebenarnya sudah bagus. Tugas TP4D masih diperlukan untuk menindak pelanggaran di daerah. Hanya saja, orang-orang yang bekerja di dalamnya perlu dikaji lagi," tuturnya.

(mdk/cob)