KPK tak takut usut rekening gendut Budi Gunawan meski jadi Kapolri

"KPK akan berpijak pada fungsi-fungsi utama, bertanggung jawab, dan profesional," kata Bambang.

2015-01-15 04:17:00

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi tetap meminta Presiden Joko Widodo membatalkan niat melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sayangnya, Presiden Jokowi tidak memberi dan memperlihatkan ketegasan menyikap persoalan ini.

Meski demikian, KPK mengaku sudah siap menghadapi rintangan apapun bila Presiden Jokowi ngotot melantik Komjen Budi sebagai Kapolri. Mereka menyatakan akan terus maju menegakkan hukum dan memerangi korupsi tanpa pandang bulu.

"KPK akan berpijak pada fungsi-fungsi utama, bertanggung jawab, dan profesional dalam proses seperti itu," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/1).

Bambang juga ingin Presiden Jokowi membuktikan komitmen antikorupsi Presiden Jokowi dan membangun pemerintahan bersih, seperti janji-janji manisnya di masa kampanye. Dia juga menyarankan supaya Jokowi segera mengambil tindakan tegas terhadap polemik ini.

"Saya percaya Jokowi konsisten menghormati hukum. Jokowi akan menjalankan konstitusi karena dia tunduk pada konstitusi," ucap Bambang.

Menurut Bambang, alangkah elok bila Jokowi mengikuti saran KPK mencari calon Kapolri lain. Sebab jika dipaksakan dikhawatirkan akan timbul masalah di kemudian hari.

"Dalam proses seperti itu, KPK sudah mempunyai sikap sama seperti dalam membuat penyataan terhadap siapapun yang sudah dikualifikasi sebagai tersangka kami minta supaya tidak dilantik," ujar Bambang.

Bambang mencontohkan kasus suap sengketa pilkada menjerat calon Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih. Setelah tertangkap tangan dan menjadi tersangka, KPK sudah meminta supaya Menteri Dalam Negeri tidak melantiknya. Sama halnya dengan beberapa calon anggota DPR sudah lolos tapi berstatus tersangka.

"Seseorang yang sudah dinyatakan tersangka oleh KPK, maka KPK sesuai dengan sikap selama ini sudah diberikan. Maka harus konsisten, meminta untuk tidak dilakukan pelantikan dan itu sikap yang biasa sudah dilakukan selama ini," sambung Bambang.

(mdk/rnd)