KPK minta penggunaan e-budgeting di daerah
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan penggunaan e-budgeting di daerah merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran. Adanya e-budgeting membuat warga bisa secara langsung memantau penggunaan anggaran yang digunakan oleh pemerintah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong keterlibatan warga dalam melakukan pengawasan terhadap penganggaran daerah. Keterlibatan warga ini bisa dilakukan dengan melakukan pengawasan melalui e-budgeting.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan penggunaan e-budgeting di daerah merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran. Adanya e-budgeting membuat warga bisa secara langsung memantau penggunaan anggaran yang digunakan oleh pemerintah.
"Tingginya keterlibatan warga dalam melakukan pengawasan akan membuat penganggaran di daerah menjadi transparan dan terbuka. E-Budgeting ini memudahkan pengawasan penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah yang dialokasikan di APBD sehingga semakin efektif dan tepat sasaran," terang Agus di Youth Center, Sleman, Jumat (27/10).
Agus menuturkan jika e-budgeting bisa diterapkan hingga ke daerah maka pemborosan dan penyalahgunaan anggaran bisa ditekan. Sehingga, lanjut Agus, penggunaan anggaran di daerah bisa efisien dan tepat guna.
Dia menambahkan jika KPK mendukung dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang penggunaan e-budgeting di daerah. Keppres ini dianggap Agus akan mampu menekan angka korupsi di daerah.
"Keppres itu sangat baik. Kami di KPK sangat mendukung adanya Keppres ini," tutup Agus.
Baca juga:
Kapolri sebut kesuksesan negara tangani korupsi bukan dihitung dari jumlah OTT
Ketua KPK disebut perintahkan anak buah tak penuhi panggilan pansus angket
KPK mangkir lagi, Pansus angket tak ingin upaya pemanggilan paksa
Pansus sebut KPK langgar aturan karena urus sendiri barang sitaan
Pansus akan rapat dengan fraksi di DPR sebelum terbitkan laporan akhir