KPK juga Segel Ruang Kerja Dirut RSUD dr Soekarjo Tasikmalaya

Informasi dia dapat, penyegelan dilakukan terkait kasus dana alokasi khusus yang diterima RSUD dr Soekarjo pada 2018 di mana saat itu menerima bantuan sebesar Rp 18 miliar.

2019-04-24 19:08:22

Tasikmalaya

Selain menyegel kantor Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyegel ruang kerja direktur utama (Dirut) RSUD dr Soekarjo Tasikmalaya. Hal tersebut dilakukan dalam lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK di Kota Tasikmalaya, Rabu (24/4).

Dirut RSUD dr Soekarjo, Wasisto Hidayat, membenarkan penyegelan tersebut meski dirinya belum melihat langsung ruang kerjanya. Informasi dia dapat, penyegelan dilakukan terkait kasus dana alokasi khusus yang diterima RSUD dr Soekarjo pada 2018 di mana saat itu menerima bantuan sebesar Rp 18 miliar.

"Bantuan untuk alat kesehatan," katanya, Rabu (24/4).

Meski ruangannya disegel KPK, Wasisto menyebut pelayanan kepada pasien tetap berjalan normal karena yang disegel tidak seluruh RSUD dr Soekarjo.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Cecep Zainal Kholis, menegaskan hal serupa. Penyegelan di RSUD dr Soekarjo tidak mempengaruhi pelayanan terhadap pasien.

Cecep sendiri merupakan salah satu pejabat Pemkot Tasikmalaya yang diperiksa penyidik KPK di Balai Kota Tasikmalaya. Ia mengaku bahwa pemeriksaan kepadanya untuk penyesuaian dokumen saja.

"Bukan diminta keterangan hanya menyesuaikan dokumen. Jadi dicek lagi dari semua pihak," kata dia.

Untuk dokumen yang dimaksudkan sendiri adalah dokumen perencanaan 2018 yang menurutnya hal tersebut berkaitan dengan kasus terpidana korupsi Yaya Purnomo. Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman dan beberapa pejabat Pemkot Tasikmalaya memang pernah menjadi saksi dalam kasus korupsi Yaya yang merupakan mantan pegawai Kementerian Keuangan itu dan telah divonis 9 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi terkait pengurusan anggaran untuk daerah.

(mdk/lia)