KPK Ingatkan Pejabat Publik Waspada Gratifikasi Jelang Lebaran

"Sebaiknya pejabat publik dapat menolak pemberian gratifikasi pada kesempatan pertama. Dengan demikian, tidak perlu melaporkannya kepada KPK,"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pejabat publik berhati-hati dalam menerima pemberian atau sesuatu dalam bentuk apapun jelang Lebaran 2020. Salah-salah, hal tersebut dapat masuk dalam kategori gratifikasi bahkan suap yang jelas melanggar pidana.

"Sebaiknya pejabat publik dapat menolak pemberian gratifikasi pada kesempatan pertama. Dengan demikian, tidak perlu melaporkannya kepada KPK," tutur Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Ali menyampaikan, pegawai negeri dan penyelenggara negara diimbau tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain.

"Sebab hal itu pun juga termasuk gratifikasi yang dilarang dan memiliki risiko sanksi pidana," jelas dia.

Ali menegaskan, pimpinan asosiasi atau perusahaan perlu menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, hingga suap dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara, yang berhubungan dengan jabatannya atau pun berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Adapun bagi pejabat publik yang mengalami kondisi tertentu hingga tidak dapat menolak, maka dapat melaporkan langsung ke KPK. "Wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK," Ali menandaskan.