KPK enggan telisik rekam jejak calon ketua umum Golkar

"Kalau misalnya KPK dilibatkan untuk men-tracking, tracking apanya? Kan itu parpol, institusi politik," kata Johan.

Dinamika internal Partai Golkar dalam memilih calon Ketua Umum menggantikan Aburizal Bakrie semakin menghangat. Selain banyak desakan supaya Ical, sapaan Aburizal, tidak lagi mencalonkan diri, mereka juga berwacana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buat menelisik rekam jejak para calon ketua umum.

Meski demikian, Deputi Pencegahan sekaligus Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan tidak ada kewenangan dan kewajiban KPK mengusut para calon ketua umum partai politik, termasuk Partai Golkar.

"Kalau misalnya KPK dilibatkan untuk men-tracking, tracking apanya? Kan itu parpol, institusi politik," kata Johan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/11).

Johan melanjutkan, dia mengatakan kewenangan KPK hanya sebatas menelusuri rekam jejak penyelenggara negara. Dia merasa sampai saat ini tidak pernah ada aturan mewajibkan partai politik menggandeng KPK dalam proses suksesi kepemimpinan.

"Ya memang kalau dari sisi parpol kan bukan penyelenggara negara. Enggak ada kewajiban. Bukan soal kewenangan, tapi enggak ada kewajiban dari parpol untuk libatkan KPK," ujar Johan.(mdk/ren)