KPK ajukan anggaran Rp 720,7 miliar tahun 2013

Rincian pemberantasan tindak pidana korupsi Rp 213,4 M, program dukungan manajemen dan sarana tugas Rp 507,3 M.

Komisi III DPR menggelar rapat kerja khusus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas anggaran kerja tahun 2013. KPK secara khusus menyinggung perjalanan dan permintaan gedung baru yang sudah disampaikan sejak tahun 2008.

"Rincian pemberantasan tindak pidana korupsi Rp 213,4 miliar, program dukungan manajemen dan sarana tugas Rp 507,3 miliar," papar Sekjen KPK Bambang Praptono Sunu di ruang Komisi III Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6).

Lebih lanjut, Bambang memaparkan rincian usulan gedung baru. September 2009, KPK mendapat ruang kerja tambahan seluas 1000 m2 di lantai 15 gedung BUMN di Medan Merdeka Selatan. "Di situ ada Biro SDM, ruang kerja diupayakan perpanjangan sampai september 2014," katanya.

Pada November 2011, KPK kembali meminta peminjaman ruang gedung ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). "Tapi belum dapat jawaban," ujarnya.

Pada April 2012, KPK mendapat ruang kerja yang dipinjamkan Dirjen Kemenkeu. KPK akan menempati ruang kerja gedung Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di Jalan Rasuna Said.

Pada Mei 2012, KPK kembali mengajukan permohonan pinjaman ruang kerja di Kementerian Hukum dan HAM. "Tapi belum dapat jawaban," kata Bambang.

Sementara itu, gedung yang ditempati KPK di Jalan Rasuna Said, Kavling C 1, Kuningan, Jaksel. Gedung itu digunakan sebagai ruang kerja, pemeriksaan dan ruang tahanan.
"Gedung KPK di Kuningan dihuni 700 pegawai termasuk pegawai administratif," jelas Bambang.

Saat ini KPK juga menempatkan pegawainya di Gedung Upindo dan Gedung BUMN. Di gedung Upindo ada 111 pegawai termasuk outsourcing sementara 93 pegawai berkantor di Gedung BUMN.

"KPK memerlukan gedung dengan harapan disetujui di kemudian hari," pungkasnya.

(mdk/ren)