'Korupsi daerah berasal dari politik dinasti'

Pemerintah harus tanggap terhadap potensi kecurangan tersebut.

Peneliti Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina menilai pelegalan politik dinasti menjadi rekayasa bagi kerabat kepala daerah yang ingin menguasai kekayaan negara. Sebab akan membahayakan jika kepala daerah yang sudah tidak menjabat, ikut campur pemerintahan selanjutnya.

"Korupsi politik dinasti, korupsi daerah berasal dari politik dinasti contohnya Banten, Ratu Atut menggantikan kakak atau adiknya di Banten," kata Almas dalam diskusi 'Runtuhnya Pengaturan Praktik Politik Dinasti' di Restaurant Dua Nyonya Cikini, Jakarta, Jumat (10/7).

Menurutnya, pemerintah harus tanggap terhadap potensi kecurangan tersebut. Maka dari itu harus dipersiapkan perangkat hukum untuk mengaturnya.

"Pertama rekomendasi pemerintah bahwa penyelenggara pemilu harus menyiapkan tools (aturan) pasal itu karena berpotensi menggunakan kekayaan negara," tambahnya.

Lanjut dia,partai politik diharapkan melakukan seleksi ketat terhadap calon kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada, sebelum mendaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah. "Jangan sampai yang dicalonkan merupakan kerabat kepala daerah sebelumnya," tandasnya.(mdk/efd)