KontraS sindir Jokowi sibuk urusi pungli daripada bahas kasus Munir

KontraS sindir Jokowi, sibuk urusi pungli daripada bahas Munir. Presiden Jokowi sempat menyatakan akan membuka kembali kasus kematian Munir, namun tanggapan dari Sekretariat Negara justru mengungkapkan dokumen tersebut tidak diketahui keberadaannya dan menyebut menjadi tanggung jawab pemerintah era Presiden SBY.

2016-10-14 17:46:00

kasus munir

Komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah mempublikasikan hasil penyelidikan dari tim pencari fakta (TPF) kasus kematian Munir. Sebab menurut KontraS, hasil penyelidikan tersebut bersifat umum dan masyarakat berhak mengetahui atas hasil laporan tersebut.

KontraS menilai pemerintah terlihat tidak serius menanggapi kasus tersebut. Padahal, Presiden Jokowi sempat menyatakan akan membuka kembali kasus kematian Munir, namun tanggapan dari Sekretariat Negara justru mengungkapkan dokumen tersebut tidak diketahui keberadaannya dan menyebut menjadi tanggung jawab pemerintah era Presiden SBY.

"Dokumen itu kan tidak disebutkan harus diberikan kepada SBY, kalau presidennya sekarang Jokowi harusnya presiden sekarang yang bertanggung jawab. Jangan nyuruh minta tanggung jawab ke pemerintahan SBY dulu. Kalau enggak tahu ya bilang saja, enggak tahu dan kami mau melakukan apa untuk menggantikannya," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar di Kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (14/10).

Melihat sikap pemerintah yang demikian, Haris menyimpulkan Presiden dan pemerintahannya lepas tangan. Seharusnya, kata Haris, perpindahan tongkat kepemimpinan dibarengi pula dengan segala bentuk tanggung jawab. Bukan hanya sebatas kursi kepemimpinan.

"Dalam keadaan seperti ini harusnya negara tampil dengan arif dan bijak. Kalau memang dokumen itu hilang maka umumkan secara resmi dan umumkan juga langkah yang akan diambil selanjutnya. Ada atau tidak ada dokumen tersebut harus jelas status dan tindakan pemerintah selanjutnya," kata Haris.

Bahkan Haris menyindir Presiden Jokowi yang lebih memilih untuk datang ke lokasi terjadi pungli ketimbang membahas masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Jadi daripada Presiden Jokowi ikut liputan pungli lebih baik dia buat rapat di kantornya untuk menangani kasus ini. Itu kan, bisa diserahkan saja ke Kombes-Kombes. Ngapain Presiden sampai ke TKP pungli segala," sindir Haris.

(mdk/lia)