KontraS sayangkan Jokowi tak berkutik soal kasus pembunuhan Munir

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) mendesak pemerintahan Joko Widodo menuntaskan kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. Istri Munir Suciwati terus berupaya agar pemerintah membuka mata terutama dalam penuntasan kasus HAM yang masih belum jelas.

2018-04-26 17:55:50

kasus munir

"Mereka makan uang rakyat, kita bayar pajak untuk mereka berkuasa, kemudian mereka terpilih dan kemudian mereka menjanjikan tapi mereka tidak melakukan apapun dari janji-janji yang sudah diberikan. Artinya juga mendorong kita soal penegakan hukum, tata kelola administasi negara, juga soal penegakan hukum dan HAM, tentu itu yang kita dorong dalam kasus Munir," ujar dia di markas KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (26/4).

Dalam kasus HAM ini, Suci menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang terlihat tak berkutik di hadapan para pengurus negara yang diduga mengetahui kasus Munir. Dia berharap Jokowi segera menindaklanjuti aspirasi dari KontraS.

"Apakah hari ini Jokowi tidak melakukan menindaklanjuti karena di sekelilingnya para penjahat itu? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Jokowi. Tantangan bahwa kalau serius segera ada tindak lanjut dalam kasus itu sendiri, hari ini dia pastinya membaca dari teman-teman media pastinya," ucap Suci yang juga aktivis KontraS.

Dari pemerintahan sebelumnya kasus Munir memang masih misteri. Namun para aktivis KontraS tetap percaya dan memperjuangkan keadilan. Tak hanya kasus Munir, KontraS mendesak pemerintah mengungkap kasus HAM lain.

"Kalau kita sih selalu optimis selalu optimis sampai kapan pun kita akan minta sampai kapan pun, kasus-kasus pelanggaran yang lain Trisakti, Semanggi, minta kita tuntaskan. Kasus 65, 66 sudah berapa tahun kita tetap akan minta untuk segera dituntaskan," pinta Suci.

Hal itu menurutnya akan tetap dilakukan walau struktur pemerintahan dihuni para elite yang diduga terlibat dalam kasus Munir. Suci dan KontraS menyerukan agar Presiden Jokowi berani mengambil sikap.

"Memang struktur politik sekarang artinya komposisi orang di pemerintahan Jokowi ataupun elite di tubuh Jokowi menjadi penghambat saya tidak juga ingin memisahkan Jokowi dan elitenya. Tapi Jokowi punya sikap mandiri dan harus punya sikap sendiri meskipun orang orang terdekatnya terlibat," tandasnya.

(mdk/dan)