Komnas HAM Ragukan Komitmen Jokowi Soal Konflik Papua
Komnas HAM telah menyampaikan solusi penyelesaian kasus HAM berat. Namun, hingga kini belum terlihat langkah Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus HAM tersebut. Karenanya, Beka menilai komitmen politik Jokowi masih sangat rendah.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai, konflik Papua disebabkan oleh penyelesaian pelanggaran HAM yang tidak kunjung selesai di tanah Cendrawasih. Menurutnya, komitmen politik Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus HAM di Papua tergolong rendah.
Beka menceritakan, Komnas HAM memiliki catatan kasus HAM di Papua. Misalnya kasus Wasior Wamena. Pada 2018, Komnas HAM telah bertemu dengan Jokowi di Istana. Untuk melaporkan beberapa kasus HAM. Salah satunya yang dapat diselesaikan adalah kasus Wasior Wamena tersebut.
Komnas HAM telah menyampaikan solusi penyelesaian kasus HAM berat. Namun, hingga kini belum terlihat langkah Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus HAM tersebut. Karenanya, Beka menilai komitmen politik Jokowi masih sangat rendah.
"Hambatan utamanya saya kira ada di pemerintahan pusat. Komitmen politiknya masih sangat rendah," kata Beka dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
Komnas HAM sudah menagih janji Jokowi dua kali. Mantan gubernur DKI Jakarta itu, kata Beka, sudah menyampaikan akan mendahulukan beberapa kasus HAM untuk diselesaikan. Salah satunya Wasior Wamena.
"Presiden kemudian sepakat dengan ada beberapa kasus yang didahulukan karena ada beberapa pertimbangan salah satunya Wasior Wamena, sampai saat ini belum ada langkah lanjutan," kata Beka.
Sementara itu, Komnas HAM telah menerjunkan tim untuk menelusuri kasus konflik di Papua. Salah satunya tim sudah ke Surabaya, Jawa Timur untuk menyelidiki dugaan kekerasan rasial. Untuk di Papua, Komnas HAM telah datang ke Manokwari dan Sorong.
Komnas masih bekerja mengumpulkan data korban, kronologis hingga konteks konflik di sana. Beka menyebut, konflik di Papua merupakan akumulasi berbagai persoalan ketidakadilan.
"Dalam konteks maksudnya adalah kami melihat bahwa yang ada di Papua ini kan akumulasi dari berbagai persoalan dari berbagai perspektif dari berbagai hal yang dirasakan oleh teman-teman Papua sebagai ketidakadilan," jelas Beka.
Baca juga:
Sekolah dan Perumahan Dibuat Berdasarkan SARA Picu Tindakan Fasis
LIPI: 4 Akar Masalah Bikin Papua Bergolak
Istana: Batasi Internet di Papua Perintah Undang-undang
Ali Mochtar Ngabalin Sebut Fadli Zon Lagi Ngigau Desak Jokowi ke Papua
Jokowi Terancam Batal Resmikan Jembatan Holtekamp di Papua
Begini Sisa-Sisa Kerusuhan di Papua
Sejumlah Mahasiswa Papua Datangi Polda Metro, Polisi Bantah Ada Penangkapan