Kodam Siliwangi akan tertibkan 39 rumah di komplek KPAD

Penertiban dilakukan mengingat rumah milik TNI AD itu sudah tidak dihuni para prajurit aktif.

2016-07-19 01:04:00

TNI AD

Kodam III Siliwangi segera menertibkan puluhan rumah di Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD), Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Penertiban dilakukan mengingat rumah milik TNI AD itu sudah tidak dihuni para prajurit aktif bahkan purnawirawan sekalipun.

"Saya pasti akan tertibkan, tapi untuk waktunya hanya saya yang tahu, ada 39 rumah yang akan ditertibkan," kata Kasdam III Siliwangi Brigjen TNI Wuryanto dalam jumpa persnya di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin (18/7).

Penertiban perumahan TNI AD itu dilakukan mengingat para penghuni yang sekarang berada di rumah-rumah tersebut sudah tidak berhak. Menurut jenderal TNI bintang satu sebelum nantinya akan ditertibkan, beberapa upaya preventif sudah dilakukan sejak Januari 2016 lalu.

"Harus diyakini bahwa dalam penertiban sudah prosdedur dan sosialisasi yang dilaksanakan terus menerus. Setelah sosialisasi baru laksanakan pemberian surat peringatan. Kita sudah dialog pada tokoh-tokoh kita anggap mengerti dn mewakili semua pihak yang ada di KPAD," ujarnya.

Artinya kata dia, langkah-langkah manusiawi sudah ditempuh agar cara represif tidak dilakukan. "Yang penting kita ke depankan sisi kemanusiaan. Segi humanis. Sehingga pemanasan kita lakukan, dengan berbagai cara mulai lewat pendaataan awal," katanya.

Kapendam III/Siliwangi Letkol Arh M. D. Ariyanto mengatakan, beberapa alasan penertiban dilakukan di rumah yang ada kawasan KPAD tersebut. Berdasarkan landasan hukum, tanah dan bangunan KPAD Gerlong adalah milik negara karena sudah terdaftar di IKN No Reg 30618084 dan sertifikat HP No 15 Th 1998.

"KPAD singkatannya Komplek Perumahan Angkatan Darat. Tapi ko bukan milik TNI AD? Ini gimana?," ungkapnya. Kata dia, penghuni yang kini kekeuh menempati rumah KPAD hanya bermodalkan lisan. " Mereka mengaku memiliki tanah dn bangunan di KPAD Gerlong hanya berdasarkan penyataan lisan. Mereka juga hanya menunjukan bukti uang rapelan gaji (mantan prajurit TNI AD). Padahal tidak ada dokumen menyatakan hal itu."

Dia menambahkan, TNI kekeuh mengambil kembali haknya karena memang kondisi saat ini prajurit aktif yang tertampung rumah dinas hanya 30 persen. "Karena TNI AD kekurangan perumahan untuk menampung semua prajurit yang berdinas di area service kodam. Kodam hanya bisa memenuhi 30 persen. Jadi 70 persen ada yang ngontrak sewa dan lain-lain."

Dia menyatakan, dalam Permenhan Nomor 30 tahun 2009 bahwa rumah dinas diperuntukan bagi TNI aktif. Adapun Surat Telegram (ST) Kasad menyatakan adanya penambahan bahwa rumah dinas bisa dihuni sampai purnawirawan tersebut masih hidup.

"Kalau ST (Surat Telegram) Kasad boleh sampai mereka meninggal," tandasnya.

Penolakan penertiban KPAD sendiri terus diperlihatkan warga setempat dalam beberapa waktu ke belakang. Dari 40 Hektare, yang dihuni 739 Kepala Keluarga (KK) kini hanya 39 KK yang masih bersikukuh mempertahankan rumah tersebut.

"Semula 83, terus 70, terus puasa kemarin 41 dan sekarang hanya 39 artinya masih adakan pihak yang ingin menguasai tapi tidak berhak," terang Kapendam.

Hari ini barikade-barikade dari palang besi, karung pasir, bambu runcing dan kawat berduri terpasang rapi di jalan-jalan perumahan khusus prajurit TNI AD itu. Para warga sekitar memasangnya sebagai bentuk pertahanan terhadap rencana penertiban yang bakal dilakukan.

Akses masuk menuju perumahan itu dibatasi hanya dua jalan yakni dari arah Utara melalui jalan Gegerkalong Girang dan dari arah Selatan melalui jalan Gegerkalong Hilir.

(mdk/gil)