Koalisi Masyarakat Anti Korupsi nilai pelemahan KPK semakin nyata

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi nilai pelemahan KPK semakin nyata. Mereka menilai, keberadaan pansus angket KPK, pemberantasan korupsi bisa dilemahkan.

Beberapa perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diterima Ketua KPK, Agus Rahardjo. Mereka sempat berdiskusi terkait masalah yang dihadapi KPK.

Dylon, perwakilan koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai kondisi yang dihadapi KPK genting. Tidak ada bangsa yang maju karena korupsi. Dia juga menilai dengan adanya pansus angket KPK, pemberantasan korupsi bisa dilemahkan.

"Kondisi ini juga sedemikian genting karena ada variabel aksi politik melalui Pansus Hak Angket yang dilakukan bersamaan dengan pelemahan dalam bentuk lain," ucap Dylon usai berdiskusi dengan Ketua KPK, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Perwakilan lainnya, Miko Ginting melihat upaya pelemahan KPK sudah semakin nyata. Pihaknya akan memberikan dukungan penuh.

"Beberapa konteks pelemahan bisa dirasakan mulai dari pembentukan Pansus Hak Angket, ada penyerangan fisik ke Novel Baswedan, ada kejanggalan beberapa nama hilang di sidang korupsi e-KTP," jelas Miko.

Terkait perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket KPK, Miko Ginting melihat sebagai pelanggaran hukum yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh Pansus. Pembentukan Pansus Hak Angket KPK‎ sudah bertentangan dengan hukum.

Dia juga menilai perpanjangan masa kerja adalah pelanggaran hukum oleh pansus hak angket KPK. Dia memandang, keputusan pimpinan KPK menolak hadir di rapat pansus menunggu putusan MK, sudah tepat. Seharusnya Pansus menghentikan semua proses pemeriksaan terlebih dulu dan menunggu putusan MK.

Ketua KPK Agus Rahardjo menanggapi hal tersebut. Dia berterima kasih atas dukungan yang terus mengalir. "Kalau dukungan menyebar dari komponen bangsa, ini kian bagus untuk memberantas korupsi," kata Agus.