Ketum PPP minta RI kirim tentara perdamaian bantu etnis Rohingya
Ketua Umum PPP Romahurmuziy meminta pemerintah Indonesia untuk menempatkan tentara perdamaian di Rakhine State, Myanmar. Usulan ini karena melihat eskalasi kekerasan terhadap etnis muslim Rohingya yang semakin meningkat.
Ketua Umum PPP Romahurmuziy meminta pemerintah Indonesia untuk menempatkan tentara perdamaian di Rakhine State, Myanmar. Usulan ini karena melihat eskalasi kekerasan terhadap etnis muslim Rohingya yang semakin meningkat.
"Jadi pemerintah sebaiknya segera menyampaikan perlunya penempatan tentara perdamaian di Rakhine State, Myanmar," kata Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (5/9).
Menurutnya, kekerasan yang dialami etnis Rohingya berlangsung sejak dua pekan terakhir ini bukan baru terjadi, namun dalam kurun waktu puluhan tahun sejak tahun 1962.
Perlakuan itu terjadi karena adanya pembiaran yang dilakukan negara terhadap tindakan warga maupun ekstremis-ekstremis terhadap etnis Rohingya.
"Karena itu mau tidak mau kita katakan bahwa persoalan di Rakhine State di Rohingya ini bukan hanya sekadar persoalan perebutan sumber daya, tapi ini soal kebencian berbasis agama," tegasnya.
Pria yang akrab disapa Romi ini setuju dengan keterangan pencari fakta Myanmar yang dibuat oleh Kofie Annan bahwa Pemerintah Myanmar mendiamkan terjadinya genocide, menghilangkan paksa, tidak adanya perlindungan sipil.
Bahkan, kata Romi, pembantaian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh sejumlah ekstremis di Myanmar terhadap etnis Rohingya yang diduga kuat mendapatkan perlindungan dari aparatur negara.
"Karena itu tidak ada istilah lain kecuali pemerintah Myanmar telah membiarkan terjadinya genocide yang telah berlangsung beberapa puluh tahun dibiarkan berkelanjutan. Kami kutuk sebagai sebuah tindakan anti-kemanusiaan dan anti-perdamaian," ujar Romi.
Lebih lanjut, Romi mengimbau semua pihak di Indonesia agar tidak terbawa emosi sektarian tersebut dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sentimen sektarian yang ada di Indonesia.
"Indonesia harus mempertahankan sikapnya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya mengakhiri krisis kemanusiaan di Rakhine State," tutupnya.(mdk/bal)