Ketua RT tidak tahu Wali Kota nonaktif Cimahi ditangkap KPK
Ketua RT tidak tahu Wali Kota nonaktif Cimahi ditangkap KPK. Wali Kota (nonaktif) Cimahi Atty Suharti dikenal sangat tertutup di lingkungan rumah pribadinya. Bahkan saat KPK menggelandang Atty dan suaminya Itoch Tohija itu, Ketua RT setempat Roni Rohayani (49) luput dari perhatiannya.
Wali Kota (nonaktif) Cimahi Atty Suharti dikenal sangat tertutup di lingkungan rumah pribadinya. Bahkan saat KPK menggelandang Atty dan suaminya Itoch Tohija itu, Ketua RT setempat Roni Rohayani (49) luput dari perhatiannya.
Atty dan Itoch dibawa lembaga antirasuah pada Jumat (2/12) di kediaman pribadinya di Jalan Sari Asih IV, Nomor 16, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pukul 05.30 Wib.
Pasangan suami istri itu dibawa KPK menggunakan lima unit Toyota Kijang Innova pasca sejak kemarin malam dilakukan penggeledahan.
"Saya enggak tahu karena memang tidak ada laporan ke RT. Tahunya ramai-ramai ada mobil tapi katanya memang itu KPK," kata Roni saat ditemui di dekat rumah Atty pukul 11.00 Wib.
Roni menyatakan, rumah megah Atty itu memang sangat tertutup dan jarang diketahui aktivitasnya. Atty dan keluarga juga tidak pernah mau membaurkan diri dengan lingkungan setempat.
"Jadi memang kaku banget. Kalau ada apa-apa ke warga, pasti orang suruhannya yang datang," ujarnya.
Pantauan merdeka.com, rumah Atty dan Itoch ini tertutup rapat. Mobil Innova milik KPK nopol B 1009 URI kembali datang ke rumah yang ada di pojok tersebut. Tapi petugas keamanan setempat langsung menutup rapat pagar dari kehadiran wartawan.
Kehadiran KPK ke rumah Atty juga mendapatkan pengawalan dari kepolisian.
Sampai saat ini KPK belum bisa memberikan keterangan resmi terkait penangkapan Atty dan Itoch. Itoch merupakan mantan wali kota Cimahi dua periode sejak 2003-2013.
Baca juga:
Begini suasana rumah Wali Kota Cimahi nonaktif pasca diciduk KPK
KPK ingatkan masih ada aktor lain di korupsi persenjataan TNI
4 Terdakwa korupsi cetak sawah Indragiri Hulu divonis 1,5 tahun bui
Di Hari Anti Korupsi, menkeu minta pegawai DJP miliki integritas
KPK sebut integritas penyelenggara negara bikin banyak korupsi