Ketua NU Jatim ingin program terbaik Banyuwangi diaplikasikan ke tingkat provinsi

Mal Pelayanan Publik Banyuwangi saat ini melayani 142 layanan dokumen/izin bagi masyarakat. Mulai administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, KTP; beragam jenis izin, BPJS Kesehatan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan di SAMSAT, hingga pembayaran retribusi daerah.

2017-12-21 17:31:32

Bupati Banyuwangi

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah mengunjungi Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Kamis (21/12). Kiai Muttawakil menilai, pusat pelayanan publik terpadu tersebut sebuah terobosan yang dilakukan pemerintah daerah bagi kemaslahatan umat.

"Di sini saya melihat adanya kemudahan yang diberikan bagi warga, semua pelayanan dilayani di satu tempat. Pastinya ini memperpendek birokrasi, mengefisienkan waktu dan meminimalisasi pungutan-pungutan liar. Ini adalah wujud pemerintah daerah yang memikirkan kemaslahatan umat," kata Kiai Mutawakkil.

"Ini perlu ditiru oleh pemerintahan daerah lainnya. Diharapkan inovasi Banyuwangi ini bisa diterapkan di lingkup Jawa Timur sehingga manfaatnya bagi kemaslahatan rakyat akan lebih besar lagi," ujar Kiai Mutawakkil.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, Mal pelayanan publik merupakan wujud komitmen Banyuwangi memberikan pelayanan terbaik bagi warga. "Semuanya cukup di sini, warga tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan. Ini juga bentuk transparansi, staf di sini tidak ada yang terima uang, semuanya gratis. Dan jika memang ada biaya resmi, pembayarannya di loket bank yang telah disediakan," ujar Bupati Anas.

Keberadaan MPP, kata Anas, juga untuk memberikan kepastian bagi investor yang masuk Banyuwangi. "Investor cukup datang di Mal Pelayanan Publik, semua proses terbuka, bahkan advice planning juga di situ. Kalau dulu kan harus ke beberapa dinas. Pelayanan yang memudahkan rakyat seperti ini bisa direplikasi lebih banyak lagi," pungkas Anas.

(mdk/hhw)