Ketua KPUD DKI minta anggaran khusus dan kantor kepada Anies-Sandi

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno berpesan kepada Anies-Sandi untuk tak mengingkari janji selama kampanye. Dia juga meminta anggaran khusus untuk peningkatan pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih serta kantor untuk KPU di tingkat kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022 yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Jumat (5/5).

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengingatkan Anies-Sandi untuk menepati janji-janji di masa kampanye lalu.

"Kami berharap bahwa gubernur yang terpilih nanti yang akan bertugas yang akan dilantik bulan Oktober nanti itu adalah pemimpin kita semua, gubernur yang amanah, gubernur yang menjalankan semua ketentuan yang ada, gubernur yang adil dan tentu saja seperti yang sering kita dengar, kita catat ketika debat yaitu gubernur yang berpihak kepada kepentingan rakyat Jakarta," kata Sumarno di Kantor KPUD DKI Jakarta, Jumat (5/5).

Sumarno berharap, Anies-Sandi bisa menghadirkan era baru Jakarta yang akan datang dengan semangat memajukan kota serta membahagiakan warga.

Selain itu, Sumarno juga menitipkan beberapa pesan untuk Anies-Sandi terkait program KPUD DKI Jakarta. Yang pertama Sumarno meminta agar Pemprov DKI menganggarkan anggaran khusus untuk peningkatan pendidikan pemilih di Ibu Kota.

"Sebab selama ini pendidikan pemilih hanya dilakukan seiring tahapan Pilkada, padahal seharusnya dilakukan sepanjang masa. Karena dengan ada pendidikan tersebut dapat menghasilkan segmentasi pemilih yang cerdas," kata Sumarno.

Sumarno mengatakan, hal tersebut tidak hanya berguna untuk Pilkada saja tetapi juga untuk persiapan Pemilihan Presiden ataupun pemilihan legislatif.

"Untuk permintaan kedua terkait persoalan pemutakhiran data pemilih. Ini juga berharap ada anggaran khusus sehingga tidak ada lagi persoalan daftar pemilih tetap," ujar Sumarno.

Ketiga Sumarno berharap Pemprov DKI bisa memfasilitasi KPUD DKI terutama sarana dan prasarana seperti kantor.

"Beberapa kantor-kantor KPU di tingkat Kabupaten dan Kota saat ini masih berstatus pinjam pakai. Biaya operasional kalau bisa juga dapat dianggarkan, ini harapannya begitu," ungkap Sumarno.(mdk/cob)