Ketua KPK Usul ke Jokowi Agar Tidak Ada Penambahan Kementerian Baru

Kalau pun ada kata Agus, pemerintah bisa melihat negara Amerika Serikat yang dibentuk homeland security bukan menciptakan organisasi baru.

2019-03-13 20:32:00

Presiden Jokowi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap kepada Presiden Joko Widodo agar tidak ada penambahan lembaga, kementerian, atau organisasi baru. Dia menilai lebih baik jika ingin menambah organisasi baru lebih baik dijadikan satu organisasi agar lebih efisien.

"Kami sangat berharap, betul-betul berharap tidak ada penambahan organisasi baru. Kalau mau efektifkan kerja kita jadi satu organisasi yang ada jadi cara yang lebih baik," kata Agus dihadapan Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Kalau pun ada kata dia, pemerintah bisa melihat negara Amerika Serikat yang dibentuk homeland security bukan menciptakan organisasi baru. Homeland security, kata Agus adalah gabungan imigrasi, custom and border protection dan coast guard.

Tidak hanya itu, dia juga meminta agar organisasi, lembaga atau kementerian yang ada juga perlu adanya evaluasi. Dia menilai saat ini lembaga terlalu banyak. Dan terjadi tumpang tindih. Dia melihat saat ini pemerintah memiliki 34 Menteri sementara di Amerika hanya memiliki 17. Ditambah kata dia memiliki banyak lembaga.

"Apa misalkan yang ngurusi pegawai negeri, hari ini kan banyak banget ada Menpan, Lan, BKN, KASN, apa tidak bisa sih itu misalkan satu kementerian ministry of personnel management, itu jadi deputi-deputinya. jadi right sizing juga harus dilakukan," kata Agus.

"Seperti yang ngurusi laut, kalau di banyak negara pertahanan navy yang di dalam coast guard. kita banyak coba lihat, polisi air, kplpnya kementerian perhubungan, kapalnya Bu Susi juga nyidik, Bakamla. apa tidak bisa itu?" tambah Agus.

Walaupun akan banyak undang-undang tetapi hal tersebut adalah konsekuensi yang harus dilakukan jika melakukan penataan organisasi. "Ya itu kan konsekuensi. konsekuensi dari dilakukannya right-sizing pasti ada perubahan UU," kata Agus.

(mdk/ded)