Ketua DPR minta pemerintah tak beri gaji dan segera pecat 307 ASN napi korupsi

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah segera memecat 307 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti korupsi berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias in kracht. Menurutnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus membersihkan instansi pemerintah dari pegawainya yang terbukti korupsi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah segera memecat 307 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti korupsi berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias in kracht. Menurutnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus membersihkan instansi pemerintah dari pegawainya yang terbukti korupsi.

"Agar BKN dan pejabat pembina kepegawaian segera memproses pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ASN yang terlibat tindak pidana korupsi. Ini adalah amanat Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN," tegas Bamsoet di Jakarta, Selasa (7/8).

Sebelumnya BKN pada akhir Juli lalu telah memblokir data kepegawaian milik 307 ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Langkah pemblokiran itu untuk mencegah ASN yang terbukti korupsi masih menerima gaji dan kenaikan pangkat.

Bamsoet mengatakan, hal yang patut menjadi perhatian adalah kemungkinan pejabat pembina kepegawaian (PPK) membiarkan ASN koruptor tetap berkarier di instansi pemerintah. Menurutnya, BKN harus mendalami persoalan itu.

Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu mengatakan, BKN bisa melibatkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk mengusut dugaan patgulipat PPK dengan ASN napi korupsi yang masih menerima gaji. "Karena menimbulkan kerugian negara," tegasnya.

Selain itu, Bamsoet juga meminta BKN meningkatkan pembinaan terhadap ASN. Caranya dengan memberikan kesempatan kepada ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan.

"Sehingga muncul ASN yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus meningkatkan produktivitas para abdi negara," pungkasnya.