Ketua DPR minta Kemenag segera pulangkan calon jemaah umrah dari Malaysia

Kemenag kembali mendapat sorotan karena ada ratusan calon jemaah umrah asal Sumatera Barat yang telantar di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa para jemaah itu masih belum jelas keberangkatannya ke tanah suci oleh biro perjalanan umrah PT Bumi Minang Pertiwi (BMP).

2018-04-03 19:05:00

Penipuan umrah

Kementerian Agama (Kemenag) kembali mendapat sorotan karena ada ratusan calon jemaah umrah asal Sumatera Barat yang telantar di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa para jemaah itu masih belum jelas keberangkatannya ke tanah suci oleh biro perjalanan umrah PT Bumi Minang Pertiwi (BMP).

Bamsoet, sapaan akrabnya, pun meminta Komisi VIII DPR mendorong Kemenag segera menugaskan tim khusus untuk segera mengusut serta mencari solusi. Sebab tak seharusnya ada ratusan calon jemaah yang telantar di negeri orang.

"Saya meminta Komisi VIII DPR mendorong Kemenag berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk segera melakukan upaya pemulangan para calon jemaah umrah yang tertahan di Malaysia," kata Bamsoet, Selasa (3/4).

Diapun meminta Komisi VIII DPR mendorong Kemenag untuk segera membuat data biro perjalanan umrah dan haji secara digital. Hal itu untuk memudahkan kontrol terhadap kegiatan dan pengelolaan biro perjalanan haji.

Menurut Politikus Golkar itu, data demikian mencakup masalah perizinan khusus dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Serta kuota yang diberikan oleh Kemenag kepada biro perjalanan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong agar Kemenag segera membuka layanan aduan terkait masalah serupa. Mengingat banyaknya kasus yang merugikan calon jemaah akibat pengelolaan biro perjalanan haji dan umrah yang buruk.

Komisi VIII DPR juga diharapnya mendorong Kemenag untuk mencabut izin operasi dan memblacklist biro-biro perjalanan yang melakukan pelanggaran. Bahkan, mengumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia soal daftar hitam itu.

"Tentu saja jangan pernah beri kembali ijin kepada mereka untuk beroperasi," tandas Bamsoet.

(mdk/bal)