Kesal tak kunjung diaspal, warga Kupang tanam pisang di jalan

Kesal tak kunjung diaspal, warga Kupang tanam pisang di jalan. Akibat penanaman pohon pisang itu lalu lintas sekitar lokasi tersendat. Banyak kendaraan baik roda dua maupun empat, terlihat mengantri karena jalan yang biasa mereka lalui tertutup pohon pisang yang dilengkapi dengan bendera Indonesia.

2017-08-11 02:34:00

Jalan Rusak

Warga RT 16 RW 05, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menanam dua pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah setempat. Aksi penanaman pohon pisang dilakukan lantaran warga kesal setiap kendaraan melintas meninggalkan debu yang kemudian memenuhi rumah merekam.

Akibat penanaman pohon pisang itu lalu lintas sekitar lokasi tersendat. Banyak kendaraan baik roda dua maupun empat, terlihat mengantri karena jalan yang biasa mereka lalui tertutup pohon pisang yang dilengkapi dengan bendera Indonesia.

"Kami tiap hari makan debu. Pemerintah cuma datang kasih turun tanah putih tiga truk, setelah itu kasih tinggal, kami masyarakat minta penjelasan secara langsung kenapa tidak dilanjutkan," kata salah satu warga setempat Petrus Lao Mole kepada wartawan, Kamis (10/8).

Sementara itu, Ketua RT 16, Samuel Puling menambahkan, penanaman pohon pisang ini merupakan bentuk aksi protes warga, karena janji pemerintah untuk mengaspal jalan belum teralisasi hingga saat ini.

"Banyak warga terutama anak-anak kena batuk sampai air minum kita juga kena debu. Masa kita mau diam, kita minta dinas terkait untuk segera memperbaiki jalan ini. Jangan hanya datang tumpah tanah putih terus hilang," ujar Samuel.

Menurut Samuel, Dalam Musrembang dirinya selalu mengusulkan jalan ini untuk diperbaiki. Namun ketika ditanyakan ke Pemerintah Kota Kupang, selalu dijawab telah dialihkan ke Pemerintah Provinsi.

"Dulu kita sempat kerja secara gotong royong untuk membangun jalan ini dan dibiayai oleh pengguna jalan. Kami minta kejelasan perbaikan jalan ini seperti apa. Mau dikerjakan kapan, dari provinsi bilang pemkot yang kerja. Tapi dari Kota bilang provinsi yang kerja. Ini Dinas PU Kota jelasnya seperti apa," ucapnya.

(mdk/gil)