Kepala daerah korupsi, Mendagri minta salahkan orang bukan sistem
Kepala daerah korupsi, Mendagri minta salahkan orang bukan sistem. Mendagri menolak jika disebut tidak ada ketegasan untuk mencegah korupsi di institusi negara atau daerah. Dia menekankan masyarakat agar tidak menyalahkan institusi melainkan pejabat yang melakukan korupsi.
Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno menambah panjang daftar kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bunda Sitha sapaan akrabnya, terjerat kasus dugaan suap pengadaan alat kesehatan dan pengelolaan dana kesehatan RSUD Kardinah, Tegal.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah berulang kali berharap agar tidak ada lagi pejabat negara, pejabat daerah, dan PNS yang terjaring KPK. Namun kenyataannya, harapan itu belum dikabulkan. Meski begitu, Mendagri menolak jika disebut tidak ada ketegasan untuk mencegah korupsi di institusi negara atau daerah.
"Saya sudah tiga tahun ini bilang ya mudah-mudahan ini yang terakhir terus. Kita sudah tegas," kata Tjahjo usai menghadiri akad nikah anak Kepala BNN Budi Waseso dan Kepala BIN Budi Gunawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9).
Dia menekankan masyarakat agar tidak menyalahkan institusi melainkan pejabat yang melakukan korupsi. "Yang salah bukan sistemnya, lembaganya, yang salah orangnya," pungkas dia.
Mendagri juga sudah menunjuk Nursoleh sebagai Plt Wali Kota Tegal. "Sudah-sudah diganti Pltnya," singkatnya.
Baca juga:
Sekjen PAN sebut Wali Kota Tegal nonaktif semangat usai dijenguk anak
KPK sebut punya bukti suap ke Wali Kota Tegal dan politikus NasDem
Ganjar berulang kali bilang birokrasi Pemkot Tegal tak sehat
Di depan Ganjar, PNS Pemkot Tegal sumpah tak korupsi & tolak gratifikasi
Jika gaji tak diperbaiki, kepala daerah bakal terus terlibat korupsi