Kepala daerah diminta jangan gampang beri izin pengelolaan alam

Mendagri juga meminta kepala daerah mencegah pilkada yang berujung anarki.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta sejumlah kepala daerah baru untuk mengawal proses demokrasi dalam pemerintahan. Ini karena pelaksanaan demokrasi ternyata masih sering diiringi oleh berbagai tindakan anarkis.

"Setidaknya demokrasi harus mekar. Saya tidak ingin pilkada membakar kantor bupati, KPU, mobil, yang semua kita beli dari uang rakyat," ujar Gamawan di hadapan 26 kepala daerah baru yang merupakan peserta Orientasi Kepemimpinan di Balai Diklat Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (27/5).

Namun demikian, Gamawan juga meminta agar masing-masing pemerintah daerah tidak dengan mudah memberikan izin pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Hal itu terutama jika izin diberikan untuk kepentingan pribadi.

"Saya tidak berharap perizinan daerah disimpangi," kata Gamawan.

Lebih lanjut, Gamawan mengingatkan agar masing-masing kepala daerah harus menerapkan prinsip pemerintahan yang akuntabel. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan dapat terlaksana secara optimal untuk memenuhi tuntutan publik yang semakin meningkat.

"Semakin baik penyelenggaraan pemerintahan, maka harus semakin terukur," pesan Gamawan.(mdk/bal)