Kementerian Desa rapat dengan KPK soal sistem pengamanan dana desa
Dia menambahkan, dalam rapat dengan KPK tersebut juga dibahas tentang penataran terhadap pendamping teknis pemerintahan desa (PTPD). Alasannya masih sama, menurutnya pengelolaan dana desa harus dikawal serta didampingi oleh pendamping desa yang kompeten.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melaksanakan rapat koordinasi mengenai sistem pengamanan dana desa. Diwakili oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Desa dan PDTT, Nata Irawan, Kementerian Desa mengklaim akan bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Yang paling antara Kemendagri dengan Kemendes harus sinergis, enggak bisa enggak kalau jalan sendiri-sendiri itu awal bencana," ujar Nata usai rapat dengan pihak KPK, Jumat (3/3).
Dia menambahkan, dalam rapat dengan KPK tersebut juga dibahas tentang penataran terhadap pendamping teknis pemerintahan desa (PTPD). Alasannya masih sama, menurutnya pengelolaan dana desa harus dikawal serta didampingi oleh pendamping desa yang kompeten.
"Tadi kami bicarakan juga tentang PTPD, siapa itu? Mereka itu aparat yang ada di kecamatan karena dia netral supaya persoalan-persoalan dana desa bisa selesai tepat waktu," jelasnya.
Sistem tersebut dikatakan Nata akan terus diasah kembali agar mendapat hasil optimal dalam pengelolaan dana desa yang setiap tahunnya jumlahnya selalu meningkat.
"Di tahun ketiga ini KPK terus memfasilitasi kita mudah mudahan 2017 persoalan desa akan tertangani dengan baik," tandasnya.
Baca juga:
Sri Mulyani bongkar bukti tak efektifnya dana desa Rp 40 triliun
Pemerintah gagal jika dana desa tak bisa turunkan kemiskinan
Menkeu: Dana desa Rp 40 T, tapi masih ada daerah tidak punya MCK
Soal dana desa, DPR minta ego sektoral kementerian diselesaikan
Ke Tulungagung, JK tekankan dana desa harus tumbuhkan ekonomi desa
Wapres JK tinjau penggunaan dana desa di Tulungagung
Golkar minta penggunaan dana desa diawasi ketat