Kemensos beri 3 opsi buat PSK Kalijodo

Khofifah berharap Indonesia bisa bebas lokalisasi di tahun 2019.

2016-02-16 15:31:13

Penertiban Kalijodo

Kawasan prostitusi Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, rencananya akan segera dibongkar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan tenggat waktu hingga Desember 2016 agar wilayah ini sudah menjadi kawasan hijau.

Guna menampung para eks Pekerja Seks Komersial (PSK) Kalijodo, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan tiga opsi. Opsi pertama adalah pelatihan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) yang terdapat di Pasar Rebo.

"Kami sudah sampaikan opsi jikalau mereka mau vocasional training selama enam bulan," kata Khofifah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/2).

Khofifah mengatakan, jika dari pilihan itu mereka tidak ingin melalui pelatihan dan hanya ingin pulang ke daerah masing-masing, maka Kemensos tidak akan memaksakan. Mereka, kata dia, akan tetap mendapatkan uang transport dan modal usaha.

"Atau mereka cukup dapatkan grant, misalnya produktif untuk lakukan usaha di daerah masing-masing," ujar Khofifah.

Opsi ketiga adalah bekerja di suatu perusahaan. Kemensos sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menampung banyak pekerja.

"Salah satu daerah, di Boyolali, Jawa Tengah, ada perusahaan yang sudah siap menampung sampai 2000," kata Khofifah.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan Kemensos sejauh ini, Khofifah berharap Indonesia bisa bebas lokalisasi di tahun 2019. Target itu menurutnya adalah komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Kita sama-sama membuat perhitungan. Hitungannya, 2019 bebas lokalisasi. Itu komitmen bersama pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kemensos, dengan Pemprov, Pemkot, yang diwakili Dinsosnya masing-masing," kata dia.

(mdk/dan)