Kemenkumham Minta Tambahan Anggaran untuk 2020 Rp 3 T, PPATK Usul Rp 51 M

enambahan anggaran itu digunakan diantaranya untuk penyelesaian lembaga pemasyarakatan (lapas) prioritas nasional tahun 2019 serta kebutuhan pangan siap saji untuk tahanan.

2019-06-13 18:41:56

Menkumham

Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6). Rapat itu membahas anggaran Kemenkum HAM dan PPATK.

Dalam Rapat, Kemenkum HAM mengusulkan tambahan anggaran Rp 3.088.570.904.000 dengan pagu indikatif tahun 2020 Rp 13.519.373.348. Penambahan anggaran itu digunakan diantaranya untuk penyelesaian lembaga pemasyarakatan (lapas) prioritas nasional tahun 2019 serta kebutuhan pangan siap saji untuk tahanan.

"Dari total Rp 3 triliun itu, sebesar Rp 2,6 triliun untuk lapas. Sebesar Rp 300 miliar untuk penyelesaian pembangunan lapas," kata Menkum HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Yasonna menjelaskan, usulan makanan siap saji untuk penghuni lapas berasal dari KPK. Tambahan anggaran untuk makanan itu sekitar Rp 1,5 triliun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Ini soal makanan siap saji adalah rekomendasi KPK. Jadi ada Rp 1,5 triliun tambahannya. Karena dengan siap saji kita tidak mengelola lagi. Bisa dengan suatu company tersendiri dia melayani siap saji," ungkapnya.

Sedangkan PPATK, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 51.493.309.000. Pagu indikatif 2020 sebesar Rp 177.641.414.000.

"Kami mohon dalam forum terhormat ini, para anggota Komisi III DPR menyetujui penambahan pagu anggaran PPATK Tahun Anggaran 2020," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Setelah memaparkan usulan itu Komisi III akan mempertimbangkan anggaran tersebut. Keputusan akan ditetapkan dalam rapat pleno Komisi III.

(mdk/ray)