Kemenko PMK: KKS, KIP dan KIS hanya lanjutkan program SBY

"Artinya sejak pemerintahan SBY sudah mengalokasikan dana perlindungan sosial. Kartu ini hanya tools (alat)."

2014-11-19 13:03:46

Keberadaan Kartu Keluarga Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dinilai sebenarnya bukan hal yang baru dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tiga kartu ini hanya melanjutkan program perlindungan sosial yang sudah dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu dinyatakan oleh Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Chazali Situmorang. Menurut dia, hal itu karena pengadaan tiga kartu ini menggunakan dasar hukum berupa UU APBN dan APBNP 2014, UU 20, UU 24, dan UU 40 Tahun 2003.

"Juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 166 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mencantumkan ketiga program," ujar Chazali di Jakarta, Rabu (19/11).

Di samping itu, Chazali menerangkan KKS, KIP, dan KIS bukanlah sebuah program, melainkan hanya alat. Menurut dia, ketiga kartu ini digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan dana program Perlindungan Sosial yang sudah dicanangkan era pemerintahan SBY.

"Artinya sejak pemerintahan SBY sudah mengalokasikan dana perlindungan sosial. Kartu ini hanya tools (alat)," terang dia.

Selanjutnya, terang Chazali, untuk waktu penyaluran sampai akhir 2014, dana yang dibutuhkan sebanyak Rp 6,4 triliun. Dana tersebut diambil dari program Bantuan Sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Rp 6,4 triliun, Rp 1,4 triliun ada di Kementerian Keuangan juga semuanya masuk dalam DIPA Kemensos termasuk di dalamnya Rp 5 triliun dana bantalan perlindungan sosial, itulah yang dipakai sampai Desember 2014," terangnya.

(mdk/ren)