Kemenhub klaim PNBP meningkat sejak pakai sistem berbasis online

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo mengatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satunya dengan menggunakan aplikasi berbasis online dalam setiap pembuatan perizinan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo mengatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satunya dengan menggunakan aplikasi berbasis online dalam setiap pembuatan perizinan.

Pada sistem ini berbagai transaksi keuangan dilakukan melalui ATM untuk mempermudah serta terekam langsung dalam sistem pelaporan keuangan. Kemudian, dalam sistem pelaporannya Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan menggunakan aplikasi Kementerian Keuangan.

Hasilnya, penyerapan keuangan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap tahunnya meningkat.

"Tahun 204 PNBP menjadi Rp 1,56 triliun, tahun 2015 menjadi Rp 3,2 triliun dan tahun 2016 jadi lebih dari Rp 6 triliun. (PNBP) ini tadinya masuk kantong (sendiri) kan ini sudah masuk ke kas negara," katanya di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/10).

Hal ini dilakukan untuk membangun sistem good governance. Selain itu, juga untuk membangun pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. Untuk itu pihaknya mengimbau agar tidak ada lagi pungutan liar di tubuh kementerian.

"Ayolah, setop cara-cara lama. Sudah enggak usah Pungli-Pungli. Kita tingkatkan kesejahteraan. Tunjangan kerja bisa meningkat tapi dengan cara yang profesional. Yang paling utama seluruh jajaran bisa melakukan perubahan," tutupnya.

(mdk/did)