Kemendagri: Tidak ada alasan gaji PNS di Nias belum dibayar

Kemendagri belum menerima laporan dan berjanji menindaklanjuti persoalan ini.

Sekjen Kemendagri Yuswandi A. Temenggung mengaku belum mendapat laporan terkait nasib ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nias Selatan yang gajinya belum dibayarkan. Padahal sejak Rabu (17/2) ratusan PNS Nias turun ke jalan melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Kab. Nias Selatan.

Kemendagri berjanji menindaklanjuti persoalan ini. "Kalau gaji itu wajib yah, nanti kita cek. Karena secara secara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi itu dibina langsung oleh walikota," kata Yuswandi di Kantor BPSDM, Kalibata Jakarta Selatan, Jumat (19/2).

Dia menegaskan, belanja pegawai atau gaji termasuk salah satu prioritas dalam APBD. Apapun alasan keterlambatan pembayaran gaji tidak bisa diterima.

"Salah satu prioritas agenda pembiayaan diantaranya itu tentang gaji. Jadi tidak alasan. Kalaupun itu tidak terbayar, nanti dirapel," ujar Yuswandi.

Dia curiga, gaji PNS yang belum dibayar bisa disebabkan karena dana untuk menggaji PNS tidak tercukupi sehingga belum dibayarkan.

Untuk diketahui, ratusan pegawai negeri sipil (PNS) menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan sejak Rabu (17/2) hingga sekarang. Mereka menuntut gaji yang belum dibayarkan selama dua bulan terakhir.

Selain gaji, para PNS juga meminta hak lain seperti dana sertifikasi tahun 2013 segera dicairkan. "Dua bulan gaji belum dibayar dari bulan Januari hingga Februari ini," kata koordinator aksi, Suhertyanus kepada merdeka.com, Kamis (18/2).

Suhertyanus mengatakan, aksi demo ini sudah dua kali mereka lakukan. Saat melakukan demo pertama pihak Pemprov berjanji akan membayar pada tanggal 2 Februari 2016 lalu. Namun, janji tersebut ternyata tidak dipenuhi.

"Ini kali kedua kami demo. Pertama demo tanggal 27 Januari mereka janji akan bayar tanggal 2 Februari tapi ternyata hingga sekarang belum juga dibayar," ujarnya.