Kemendagri tempatkan 35 persen lulusan IPDN di wilayah perbatasan
Dijelaskan, penempatan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri No. 27 tahun 2017, tentang penempatan lulusan IPDN yang menugaskan lulusan IPDN ditempatkan di lintas provinsi daerah perbatasan negara.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melepas kelulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke-24. Lewat pesan disampaikan, Mendagri Tjahjo berharap para pelopor revolusi mental ini dapat berintegritas dan loyal kepada negara.
"Lulusan IPDN kiranya dapat memberi sumbangsih nyata, pesan saya selaku Mendagri, untuk selalu menjunjung tinggi integritas loyalitas di tempat kalian nanti yang amanah penuh tanggung jawab," katanya yang diwakilkan oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Kampus IPDN, Jakarta Selatan, Selasa (17/7).
Angkatan ke-24 Praja IPDN meluluskan 2009 siswa yang langsung berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Mereka nantinya ditempatkan sesuai kebutuhan negara yang terbagi atas tiga titik.
"Lulusan IPDN ke-24 akan ditempatkan di tiga titik, 15 persen di pemerintahan pusat, 35 persen di kawasan perbatasan, dan serta 50 persen di pemerintah daerah," lanjut Hadi selaku inspektur upacara yang menggantikan Mendagri Tjahjo Kumolo.
Dijelaskan, penempatan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri No. 27 tahun 2017, tentang penempatan lulusan IPDN yang menugaskan lulusan IPDN ditempatkan di lintas provinsi daerah perbatasan negara.
"Ini (penempatan) adalah komitmen pemerintah dalam pengembangan wilayah memajukan daerah sesuai dengan Nawacita, agenda membangun Indonesia lewat pinggiran dalam kerangka NKRI," tandas Hadi.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kepala daerah ingin nyapres harus dapat izin presiden
Tingkatkan pelayanan e-KTP, Kemendagri jalin kerjasama dengan Emtek & Espay
Kemendagri berikan Zohri rumah di real estate
KPK tolak usul Mendagri yang minta proses hukum pemenang Pilkada dipercepat
Mendagri lantik Plt Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah
Kemendagri tegaskan tak ada kotak kosong dalam Pilpres