Kemendagri Minta Anggaran Pemprov Jatim Disesuaikan dengan Kondisi Covid-19

Dia menjelaskan, terdapat delapan poin yang disampaikan terkait arahan kebijakan perencanaan dan keuangan daerah, yaitu: reorientasi belanja modal, dukungan pemulihan ekonomi sektor riil, ETPD, penguatan perlindungan sosial, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pembiayaan alternatif, kerja sama antardaerah.

2021-04-16 08:54:04

Covid-19

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meminta Pemprov Jawa Timur untuk menetapkan arah kebijakan perencanaan dan keuangan daerah yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. hal tersebut, kata dia, agar tercipta optimalisasi tata kelola birokrasi menjadi bagian dari penanggulangan pandemi yang komprehensif.

“Penanganan Covid-19 yang gencar dilakukan hendaknya searah dengan implementasi kebijakan perencanaan dan keuangan daerah selama pandemi Covid-19, " kata Hudori dalam keterangan pers, Jumat (16/4).

Dia menjelaskan, terdapat delapan poin yang disampaikan terkait arahan kebijakan perencanaan dan keuangan daerah, yaitu: reorientasi belanja modal, dukungan pemulihan ekonomi sektor riil, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), penguatan perlindungan sosial, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pembiayaan alternatif, kerja sama antardaerah, serta evaluasi hibah dan bantuan sosial (bansos).

Adapun, untuk poin penguatan perlindungan sosial, Hudori mengingatkan, pemda melakukan penegakan disiplin protokol Covid-19 dan tetap. Kemudian memprioritaskan perlindungan sosial terutama bagi rumah tangga miskin, rentan (PKH), dan sektor informal, serta mendukung perluasan Kartu Sembako, dan kartu Pra-Kerja.

Sementara itu, dia mendorong pemda untuk melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPID). Sehingga, kata dia, dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat daerah dan nasional.

Dia juga mengatakan, terkait pengelolaan pembiayaan alternatif pembangunan daerah dan menjaga keberlanjutan fiskal, agar pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel dan transparan, termasuk salah satunya Pinjaman PEN Daerah.

Tak hanya itu, pengembangan kolaborasi yang inovatif melalui kerja sama antar daerah diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sehingga, pemda membantu mengatasi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kohesivitas wilayah.

Selanjutnya, dia juga mengingatkan soal evaluasi hibah dan bansos. Hudori berharap, agar setelah melakukan evaluasi insentif, penyaluran dapat lebih efektif ke depannya. Ia juga berkeinginan, agar pemanfaataan hibah dan bansos memberikan feedback yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos.

"Saya meminta agar pemda bersama masyarakat dibantu stakeholders lainnya menyiapkan masyarakat siaga bencana, pemulihan pasca bencana, dan pemenuhan SPM terkait kebencanaan," ujarnya.

(mdk/rnd)