Kemendagri gelar rapat evaluasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja

"Kenaikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% bukanlah merupakan tujuan dari Reformasi Birokrasi Kemendagri, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam upaya mewujudkan birokrasi Kemendagri yang RESPECT (Responsive, Effective, Smart, Professional, Efficient, Creative, and Trust)," tegas Nur.

2018-09-06 11:38:00

Kemendagri

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

"Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemendagri ditandai dengan perolehan indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan evaluasi dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2017 sebesar 75,03 dengan kategori BB," ujar Nur Kepala Biro Ortala Kemendagri.

Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang bertempat di Hotel Santika Premier, Jakarta pada Rabu (5/9) ini Menpan RB sedang menggodok Rancangan Perpres mengenai Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kemendagri sebesar 80% yang telah selesai diharmonisasi oleh Kemenkumham.

Nur berharap melalui reformasi birokrasi ini, Kemendagri khususnya dapat menata ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, tetapi juga dapat menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan rapat ini dihadiri oleh Tim Evaluator dari Kemenpan RB serta jajaran pejabat eselon I,II,III dan IV Kemendagri.

(mdk/hhw)