Kelompok Profesor Usul Pembangunan Kedaulatan Pangan Sistemik Alternatif Food Estate
Menurut Forum 2045, Penataan itu mesti menyentuh semua aspek yang diperlukan secara seimbang.
Kumpulan guru besar dan akademisi se-Indonesia yang tergabung dalam Forum 2045 mendorong agar pemerintahan berikutnya mulai menata pembangunan kedaulatan pangan. Penataan itu mesti menyentuh semua aspek yang diperlukan secara seimbang.
Menurut Ketua Forum 2045, Dr. Untoro, strategi pembangunan kedaulatan pangan sistemik semacam itu dinilai penting untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Serta menghindarkan Indonesia dari risiko krisis pangan yang kini menghantui dunia.
"Kita perlu menyinergikan pembangunan sumber daya manusia, tata ruang, dan infrastruktur pangan. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya tentu perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk para cendekiawan," ujar Ketua Forum 2045, Dr. Untoro dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/4).
Untoro menjelaskan, strategi pembangunan kedaulatan pangan sistemik dinilai tepat untuk menyempurnakan berbagai keterbatasan proyek food estate, yang akhir-akhir ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Karena itu, Forum 2045 berencana untuk menyampaikan rumusan gagasan tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan terkait.
"Cendekiawan sebagai bagian dari publik, merupakan mitra sejajar pemerintah dalam pembangunan sektor pangan. Bung Karno pada peletakan batu pertama pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), 59 tahun lalu, mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak. Sebab, hidup dan mati sebuah bangsa tergantung pada ketahanan pangan yang dimilikinya," tuturnya.
Untoro membahas ini dalam 'Dialog Kedaulatan Pangan Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045" yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya (UB), Malang, beberapa waktu lalu.
Seminar ini menghadirkan pembicara Prof. Dr. Ali Agus (UGM), Prof. Dr. Soetriono (UNEJ) dan Dr. Amin Subekti (Strategic Policy Institute).
Utoro menjelaskan, beberapa kesepahaman yang muncul dalam diskusi adalah pentingnya pengembangan lumbung pangan lokal, perlunya pengendalian kebijakan impor pangan agar tidak merugikan petani dan konsumen. Serta perlunya mendorong mahasiswa pertanian agar mulai mengambil peran dalam proses produksi hingga marketing pangan.
Sementara, Dekan Fakultas Pertanian UB, Prof. Dr. Mangku Purnomo, menyatakan, pemangku kepentingan sektor pangan perlu mencanangkan sebuah gerakan nasional kedaulatan pangan yang ditopang oleh kemampuan kontributif dari seluruh fakultas pertanian yang ada di Indonesia.
"Kita akan mencoba melakukan perubahan mendasar pada visi fakultas pertanian supaya benar-benar bisa memberikan kontribusi pada pencapaian kedaulatan pangan. Kita memerlukan perubahan untuk menjadikan pangan kita memimpin di negara sendiri dan kemudian memimpin di dunia," pungkasnya.
Program pengembangan Food Estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024 dalam upaya mempertahankan dan memperkuat ketahanan pangan ditengah terjadinya pandemi Covid-19 dan perubahan iklim. Saat ini program Food Estate dikembangkan di beberapa daerah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bekerja lebih keras terkait pengembangan lumbung pangan atau food estate. Syahrul pun siap dengan arahan kepala negara itu.
"Saya harus kerja lebih keras lagi, saya di challenge luar biasa, kapan juga presiden tidak marah sama Mentan, memang harus di challenge kalau gak di challenge, nanti tidur aja," katanya usai rapat bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/10).
Jokowi juga meminta lumbung pangan atau di sejumlah wilayah dikembangkan supaya lebih maksimal. Tujuannya, untuk meningkatkan produktivitas hasil tani.
(mdk/ray)