Kejagung pelototi penyerapan anggaran 5 kementerian dan PLN

Kejagung membantah ketika disinggung lima kementerian itu rawan penyimpanan anggaran sehingga dilakukan mapping.

Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Agung mulai melakukan pemetaan di lima Kementerian atau satu perusahaan BUMN. Kejaksaan ikut mengawasi penyerapan anggaran agar lebih maksimal.

"Ini perlu kami lakukan support bagaimana soal penyerapan anggarannya," kata Ketua TP4P Adityawarman di Kejagung, Jakarta, Selasa (20/10).

Lima kementerian yang bakal dipelototi penyerapan anggarannya antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian. Sedangkan satu perusahaan BUMN yang dimaksud adalah PT. PLN.

"Kami sudah audiensi dan beliau antusias karena kebijakan ini untuk pembangunan ke depan," ujar dia.

Adityawan buru-buru membantah ketika disinggung lima kementerian itu rawan penyimpanan anggaran sehingga dilakukan mapping. Dia menjelaskan ini dilakukan murni untuk membantu penyerapan anggaran. "Kementerian lembaga ini rendah dibanding lainnya," ucapnya.