Kecewa Pilkada via DPRD, Azyumardi Azra ogah hadir di BDF ke-VII

Sebagai Dewan Pembina BDF, Azyumardi Azra lebih pilih kabur ke Hong Kong.

Belakangan Indonesia sedang mengalami perdebatan terkait disahkannya undang-undang Pilkada oleh DPR. Dengan cara itu, warga tidak bisa memilih langsung pemimpinnya di daerahnya.

Berbagai anggapan juga menghiasi pergolakan UU Pilkada ini. Salah satunya menyatakan bahwa Indonesia tak lagi demokrasi karena pemimpinnya bakal dipilih via DPRD.

Padahal dalam waktu dekat Bali Democracy Forum (BDF) ke-VII segera diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 10 -11 Oktober 2014. Agenda ini sudah menjadi acara rutin tahunan bagi negara penganut paham demokrasi.

Petinggi BDF yang diisi para akademis ini juga ikut undur diri. Salah satunya mantan Rekor UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra.

Koresponden Financial Times Benjamin Blend pertama kali yang melemparkan wacana tersebut. Dia menyatakan bahwa Dewan Pembina BDF tersebut tidak akan hadir.

"@benjaminbland: Azyumardi Azra, historian & adviser to Bali Democracy Forum: I'm not going to attend this year as it's a shame to talk about democracy now"

Menanggapi hal itu, Azra membenarkan tidak akan datang dalam BDF ke-VII nanti. Dia mengaku malah lebih milih kabur ke Hong Kong sebagai pembicara. Padahal, pekan ini dia sedang berada di Bali.

"Ya, saya tidak datang ke BDF 10-11 Oktober, meski saya di Bali sekarang sebagai pembicara di Ubud Writers and Readers Festival. Saya memilih pergi Senin depan sampai Minggu ke Chinese of Hong Kong sebagai visiting Professor," kata Azra kepada merdeka.com, Kamis (2/10).

Meski demikian, Azra enggan menjelaskan alasan pasti terkait ketidakhadirannya di acara bertaraf internasional tersebut. Dewan Pembina acara BDF itu diduga ogah datang karena permasalahan UU Pilkada. Dia malah mengutip judul buku Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya, saya anggota Board of Advisors of BDF. Tapi 'selalu ada pilihan' (tidak hadir) kata Pak SBY," terangnya.(mdk/ian)