LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

KBNU akan Datangi KPK Tanyakan Perkembangan Penanganan Kasus

Koordinator Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara Wahyudin akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menanyakan laporannya terkait kasus dugaan korupsi di Pelabuhan Marunda.

2019-09-02 18:53:18
Komisi Pemberantasan Korupsi
Advertisement

Koordinator Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara Wahyudin akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menanyakan laporannya terkait kasus dugaan korupsi di Pelabuhan Marunda.

"Kita akan ke sana (KPK) lagi. Kita kajian dulu dengan tim terkait teknisnya seperti apa," ujar Wahyuddin kepada wartawan, Senin (2/9).

Wahyuddin mengaku geram dengan KPK karena laporannya tidak didalami. Padahal, kata dia, sejumlah bukti sudah diserahkan ke KPK.

Advertisement

Wahyudin mengungkapkan, sejak menyerahkan berkas laporan ke KPK sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari KPK terkait kasus ini. Padahal, lanjut Wahyudin, kasus tersebut sudah jadi sorotan publik. Bahkan tidak hanya KBNU Jakarta Utara yang melaporkan kasus ini. F-MAKI (Front Masyarakat Anti Korupsi) malah lebih dulu melaporkan.

"Kasus dugaan korupsi di KBN ini lama. Padahal kasus ini juga disorot banyak media. Kami tidak akan membiarkan kasus ini mengendap. KBNU akan datang lagi KPK. Tolong KPK serius karena hal-hal seperti itu merugikan (keuangan negara)," pinta dia.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta KPK progresif dan profesional menangani sejumlah kasus. Dia menegaskan banyak catatan yang harus dibenahi KPK, meski lembaga pimpinan Agus Rahardjo tersebut sudah menjalankan tugasnya secara profesional untuk menuntaskan sejumlah dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat.

Advertisement

"Sejauh ini banyak catatan KPK seperti yang disampaikan oleh DPR. Itu yang harus dibenahi," kata Lucius.

Sebelumnya, KBNU Jakarta Utara melaporkan dugaan korupsi terkait Pelabuhan Marunda ini ke KPK RI dengan tanda terima laporan 004/KNU/VII/2019 dengan nomor registrasi: 56/200.

Baca juga:
Tak Ingin KPK Lemah, Haedar Nashir Ingatkan Pentingnya Integritas Capim
VIDEO: Pansel Umumkan 10 Nama Calon Pimpinan KPK
Agus Rahardjo Yakin Jokowi Komitmen dengan Pemberantasan Korupsi
Lolos 10 Besar Capim KPK, Irjen Firli Sebut Berantas Korupsi Tak Hanya OTT
Lolos 10 Besar Capim KPK, Alexander Marwata Siap Diuji Komisi III DPR
Ini Nama 10 Capim KPK yang Diserahkan ke Jokowi

(mdk/cob)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.