Kasus SPN Dirgantara, Kompolnas sebut polisi dilarang pakai cara militer

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI) meninjau Sekolah Penerbangan Nasional (SPN) Dirgantara Batam, Selasa (18/9). Komisioner Kompolnas Poengky Indriati mengatakan telah melakukan klarifikasi terkait kasus penganiayaan siswa di sekolah tersebut.

2018-09-19 04:32:00

Kekerasan di Sekolah

"Intinya tidak ada toleransi kekerasan dalam mendidik, dan kami sebagai badan pengawas polisi perlu datang ke sini berkordinasi dengan pihak KPAI bersama-sama kita menjaga supaya perlindungan anak dan proses belajar dengan baik," kata Poengky.

Menurut Poengky, polisi diperbolehkan untuk mengajar dalam program keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang sudah berjalan di Papua. Namun yang tidak dibolehkan adalah penggunaan cara-cara militer dalam proses belajar.

Sementara Itu Komisioner (KPAI) Bidang pendidikan Retno Listyarti meminta pihak sekolah mengganti nama SPN menjadi SMK Penerbangan.

Dia juga menyoroti banyaknya sekolah dengan standar pendidikan nasional di Batam, yang menggunakan bangunan ruko untuk proses belajar mengajar.

"Sekolah ada di ruko artinya harus adanya pembenahan keseluruhan di Kota Batam dan Kepri," Kata Retno.

Dia mengatakan bahwa KPAI memastikan ruangan konseling mirip sel tahanan di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam sudah direnovasi. Kondisinya sudah berubah dan bahkan sekarang dilengkapi AC.

Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan tidak ada aturan sekolah yang melegalkan kekerasan terhadap anak, meskipun tujuannya untuk mendidik. "Mendidik anak disiplin harus dengan yang positif," katanya.

Ia melanjutkan, hukuman terhadap anak seperti push up, lari, tiarap dan lainnya tidak dibenarkan.

"Seharusnya mendidik kedisiplinan tersebut dengan cara edukasi positif, seperti membuat keterampilan dan lainnya," ujarnya.

Mengenai perizinan, Retno juga menyebut sekolah tersebut telah mengantongi izin. Namun diakui, memang pada awal beroperasi, tepatnya pada tahun pertama sekolah berdiri memang belum memiliki izin.

(mdk/cob)