Kasus Rohingya bisa terjadi di negara mana pun, termasuk Indonesia

Kasus Rohingya bisa terjadi di negara mana pun, termasuk Indonesia. Menyoroti apa yang terjadi di Rakhine, khususnya kepada etnis Rohingya, Philip menuturkan permasalahan tersebut tidak terlepas dari tiga krisis yang menimpa Myanmar saat ini.

2017-09-03 14:58:29

Pengungsi Rohingya

Direktur Center of Strategic and International Studies (CSIS), Philip Jusario Vermonte menilai seluruh negara memiliki 'Rohingya' nya masing-masing. Tragedi yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, menurutnya bisa terjadi di setiap negara apapun, tak terkecuali Indonesia.

Dalam konferensi pers bersama Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk PBB itu, Philip menjelaskan selama kaum mayoritas tidak mentolerir atau memberi dispensasi terhadap minoritas kekerasan akan terus terjadi. Seperti yang dialami etnis Rohingya saat ini.

"Banyak negara negara Asia Tenggara punya 'Rohingya'-'Rohingya' sendiri. Ada banyak kelompok minoritas juga yang terpaksa keluar dari kampungnya," ujar Philip, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).

Menyoroti apa yang terjadi di Rakhine, khususnya kepada etnis Rohingya, Philip menuturkan permasalahan tersebut tidak terlepas dari tiga krisis yang menimpa Myanmar saat ini.

Krisis pertama; pembangunan, krisi kedua; tentang hak asasi manusia, terakhir; krisis keamanan. Kendati demikian, dia menegaskan tidak berkesimpulan terhadap kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya saat ini.

"Kami tidak menyatakan sikap atas apa yang terjadi saat ini namun kami perlu melihat lebih lanjut mengenai ini," tukasnya.

TPF kali ini dipimpin oleh Marzuki Darusman, mantan jaksa agung di Indonesia. Dia juga pernah bergabung dengan TPF penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di Korea Utara.

Sementara itu, pemerintah Myanmar memberi sinyal tidak memberikan akses terhadap TPF untuk meneliti ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Myanmar Kyaw Zeya.

"Kalau mereka (PBB) akan mengirim cuma satu orang dalam misi mencari fakta maka tidak ada alasan bagi kami membolehkannya datang," ujar Zeya seperti dilansir dari laman The Guardian.

Alasan Myanmar menolak kedatangan TPF PBB adalah mereka sudah menggelar penyelidikan lebih dulu, dipimpin oleh mantan tentara yang kini menjabat sebagai wakil presiden, Myint Swe. Mereka ngotot kalau hal itu sudah cukup buat mengungkap dugaan pelanggaran HAM terhadap orang Rohingya.

"Mengapa PBB mencoba menekan sementara penyelidikan kami lakukan masih berjalan? Hal itu tidak akan membantu kami menyelesaikan masalah secara utuh," ujar Kyaw Zeya berkilah.

(mdk/eko)