Kasus Covid-19 Naik 27,5 Persen, Jawa Barat Kontribusi Terbanyak

Wiku menyebut, pemerintah pusat dan daerah sedang memperbaiki sistem verifikasi data kasus Covid-19. Harapannya, perbaikan sistem ini mengurangi perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah.

2021-01-19 18:20:15

Satgas Covid-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, kasus Covid-19 meningkat sebesar 27,5 persen pada periode 11 sampai 17 Januari 2021. Angka ini merupakan persentase kenaikan kasus Covid-19 tertinggi selama pandemi Covid-19.

"Angka ini menunjukkan kenaikan paling tinggi selama masa pandemi di Indonesia. Pada umumnya, kenaikan terjadi di angka 10 sampai 15 persen per minggunya," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Selasa (19/1).

Dia menyebut, ada lima provinsi yang menyumbang kasus Covid-19 terbanyak sepekan terakhir. Jawa Barat di urutan pertama yakni naik 4.929, dari 10.088 menjadi 15.017 kasus.

"Pada minggu lalu Jawa Barat hanya naik 2.196 kasus dalam satu minggu. Ini artinya, terjadi perkembangan ke arah lebih buruk. Ditandai dengan kasus mingguan naik dua kali lipat," jelasnya.

Setelah Jawa Barat disusul DKI Jakarta naik 3.254, dari 16.879 menjadi 21.243 kasus. Jawa Tengah naik 3.986, dari 7.203 menjadi 11.189 kasus. Kemudian Bali naik 806, dari 1.254 menjadi 2.060 kasus. Terakhir, Sulawesi Selatan naik 792, dari 3.731 menjadi 4.523 kasus.

Sebelumnya, Wiku mengatakan salah satu penyebab kasus Covid-19 melonjak sepekan terakhir adalah data terlambat masuk.

"Salah satunya disebabkan verifikasi data yang terlambat masuk sehingga menyebabkan penumpukan pada pelaporan data di beberapa daerah," terangnya.

Wiku menyebut, pemerintah pusat dan daerah sedang memperbaiki sistem verifikasi data kasus Covid-19. Harapannya, perbaikan sistem ini mengurangi perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah.

"Saya minta ke depannya tidak ada lagi toleransi atau delay keterlambatan data karena ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Mantan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia ini mengingatkan kesesuaian data kasus Covid-19 pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Sebab, data tersebut menjadi acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19.

"Dengan data yang tidak realtime maka kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat waktu sehingga menjadi tidak efektif," tandasnya.

(mdk/fik)