Kasus Covid-19 Meningkat, Dinkes Garut Minta Desa-Desa Siapkan Tempat Isolasi

Dengan desa-desa menyiapkan tempat isolasi, menurutnya hal tersebut akan sangat membantu. Nantinya, akan ada petugas dari Puskesmas setempat yang memantau langsung perkembangan pasien di lokasi tersebut.

2021-06-04 13:19:00

Corona di Indonesia

Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menyatakan kondisi tempat isolasi dan perawatan pasien Covid-19 yang disiapkan oleh pemerintah tingkat keterisiannya hampir 100 persen. Di sisi lain, angka penambahan jumlah pasien Covid-19 di Kabupaten Garut akhir-akhir ini mengalami peningkatan 3 hingga 4 kali lipat, dan diprediksi akan terus terjadi sampai pertengahan Juni ini.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, Leli Yuliani mengatakan, salah satu hal yang bisa membantu pemerintah dalam hal tempat isolasi adalah dengan desa-desa di Garut ikut menyiapkan tempat-tempat isolasi.

“Saat ini tempat-tempat isolasi yang disiapkan pemerintah kondisinya sudah 90 hingga 100 persen isi. Sesuai anjuran dari bapak Gubernur, bahwa memang di desa-desa itu juga harus ada tempat-tempat isolasi bagi warganya sebenarnya,” sebut Leli, Jumat (4/6).

Leli mengaku belum ada rencana penambahan tempat isolasi baru yang disiapkan oleh pemerintah. “Kita bingung dimana tempat isolasi baru, karena kan kan kalau tempat isolasinya kecil-kecil kan tanggung ya. Kalau gubernur kan menganjurkan untuk isolasi itu di desa-desa gitu, karena kalau semua dipusatkan di pusat Garut kan tempatnya juga terbatas,” jelasnya.

Untuk tempat isolasi di desa-desa, menurut Leli, nantinya bisa menjadi tempat isolasi bagi pasien Covid-19 tanpa gejala dan yang bergejala ringan. Untuk pasien lainnya yang bergejala sedang, berat, dan kritis akan dirawat di 7 rumah sakit yang telah disiapkan.

Untuk 7 rumah sakit tersebut, saat ini kondisinya masih bisa menampung pasien karena melakukan penambahan daya tampung. “Kalau tidak ditambah, rumah sakit itu sebetulnya sudah full. Tapi kemarin sudah ada penambahan. Seperti RSAD Guntur yang tadinya 65 bed yang sudah terisi penuh ditambah lagi 20 bed jadi 85 bed. RSUD dr Slamet juga dari 120 bed jadi 200 bed,” ungkapnya.

Penambahan bed juga, menurut Leli dilakukan di 5 rumah sakit lainnya, mulai di RSUD Pameungpeuk, Intan Husada, Anisa Queen, dan Medina.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kabupaten Garut, hingga berita ini diturunkan terdapat 10.369 kasus Covid-19. Dari jumlah tersebut, 8.863 orang dinyatakan sembuh, 648 menjalani isolasi mandiri, 402 orang melakukan isolasi dan perawatan, dan 456 orang meninggal dunia.

Sebelumnya,Deputi Kampanye Publik Said Aqil Siroj (SAS), Endang Tirtana mengatakan, pemerintah maupun Satgas Covid-19 harus terus mengingatkan Pemda tentang pentingnya memperkuat kebijakan pembatasan skala mikro di tiap kabupaten maupun kota.

“Trend kenaikan kasus positif setelah libur lebaran mulai terlihat. Untuk itu pemda sebagai ujung tombak pencegahan Covid-19 harus tegas dan tidak kendor dalam menerapkan kebijakan PPKM serta mencegah pergerakan masyarakat,” katanya di Jakarta, Kamis (3/6).

Selain menyiapkan fasilitas kesehatan dan ruang-ruang isolasi mandiri, dia mengungkapkan, Pemda juga harus mulai mempersiapkan skema untuk pembatasan mikro berbasis desa atau kelurahan. Ini menjadi penting agar kawasan yang sudah berhasil menjadi zona hijau, tak lagi tertular virus asal Wuhan itu.

“Semua zona merah mesti dilakukan penegakan prokes. Perketat kembali kebijakan pergerakan atau perpindahan orang dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Bahkan jika perlu dari satu desa ke desa lain. Memperkecil kemungkinan masyarakat untuk bergerak,” ujarnya.

Endang mengingatkan, sampai saat ini belum ada peniliti maupun negara yang berhasil menemukan obat untuk Covid-19. Sementara vaksinasi yang saat ini dilakukan pemerintah, merupakan upaya untuk mencegah. Namun orang yang telah divaksinasi tetap masih mungkin positif Covid-19.

“Kunci melawan corona adalah disiplin terhadap prokes. Disiplin itu akan terjadi jika ada kesadaran masyarakat. Keterlibatan militer hanya bisa membantu secara temporal, yang utama adalah peran pemerintah daerah secara terus menerus untuk membuat kebijakan yang tepat dan tegas,” terangnya.

Selain itu, dia mengungkapkan, bila kasus Covid-19 tidak dapat terkendali maka ini akan berimplikasi terhadap sektor ekonomi. Sehingga pelanggaran protokol kesehatan hanya akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat sendiri pada akhirnya.

“Kalau kita tidak disiplin dan Covid terus melonjak, maka ekonomi akan terdampak dan kehidupan masyarakat serta usaha akan semakin sulit. Jika ini terus berlangsung akan berdampak kepada pengangguran, kemiskinan dan meningkatnya kriminalitas,” tutup Endang.

(mdk/fik)