Kapolri tegaskan tak ada toleransi terhadap kampanye hitam

Tito mencontohkan bentuk black campaign dengan kasus penyebaran hoaks kerusuhan di Istana Negara. Pelaku menggunakan dokumentasi simulasi pengamanan di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014 dan mengubah informasinya menjadi bentuk unjuk rasa rusuh terhadap pemerintah jelang Pemilu 2019.

2018-09-17 12:29:28

Kampanye Hitam

Kapolri Jendral Tito Karnavian meminta, masyarakat turut andil menjaga kondusifitas jelang Pemilu 2019. Polri sendiri memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkampanye, baik positif atau negatif. Hanya saja, Tito menegaskan tidak ada toleransi terhadap kampanye hitam atau black campaign.

"Tolong semua orang yang berkontestasi dan pendukungnya menggunakan positive campaign, adu program. Tapi pada batas tertentu, negative campaign ini juga tidak bisa kita cegah," tutur Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/9).

Kampanye negatif yang dimaksud adalah upaya sejumlah pihak yang menggunakan fakta-fakta terkait kekurangan suatu calon dalam Pemilu 2019. Hal itu sah saja lantaran maksud dan tujuannya tentu agar publik lebih memahami kelebihan dan kekurangan dari sosok tersebut.

"Yang tidak bisa ditolerir Polri adalah black campaign, itu artinya kampanye tentang sesuatu yang tidak terjadi tapi seolah-olah dibuat, direkayasa, didesain seolah-olah itu terjadi," jelas dia.

"Nah ini namanya black campaign. Itu pidana pelanggaran Undang-Undang ITE, bisa juga pencemaran nama baik, bisa juga fitnah. Black campaign tidak akan kita toleransi dan akan kita lakukan tindakan. Maka dari Polri melakukan perkuatan di multimedia dan siber," tandas Tito.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber : Liputan6.com

(mdk/noe)