Kapolda, Pangdam & Gubernur Sumsel Teken Maklumat Karhutla, Sanksi 15 Tahun Bui

Jika ada yang melanggar, baik perorangan maupun korporasi, dikenakan sanksi pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar sesuai Pasal 78 (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bisa juga dikenakan Pasal 187 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara.

2019-07-10 14:17:16

Kebakaran Hutan

Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel dan Pangdam II Sriwijaya menandatangani maklumat bersama tentang kebakaran hutan, lahan, ilalang, dan semak belukar (karhutla). Bagi siapa saja yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi pidana 15 tahun penjara.

Kabid Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Ansori mengungkapkan, maklumat disampaikan kepada setiap orang secara pribadi maupun badan usaha yang masih melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Maklumat ini merupakan ketegasan pemerintah dan aparat keamanan bagi pelanggar.

"Maklumat ini ditandatangani oleh tiga pimpinan tinggi di daerah, baik gubernur, kapolda, maupun pangdam, baru beberapa hari ini," ungkap Ansori, Rabu (10/7).

Dalam maklumat tersebut diterangkan karhutla dapat menimbulkan kerusakan lingkungan flora dan fauna, gangguan kesehatan, gangguan kegiatan masyarakat baik nasional maupun internasional seperti pendidikan, transportasi, dan ekonomi, serta merusak citra Indonesia di mata dunia yang dikenal dengan 'bangsa pembakar hutan'.

"Kita tak ingin karhutla kembali terulang seperti tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada 2015 yang dinilai paling parah," ujarnya.

"Dari maklumat itu dikenakan banyak undang-undang, seperti kehutanan, lingkungan, dan perkebunan," tegasnya.

"Kami kembali mengimbau masyarakat dan korporasi menghentikan kebiasaan membakar lahan karena akan ditindak tegas," sambung dia.

(mdk/rhm)